Soal Hukuman Bagi Brimob yang Keroyok Warga, Amnesty International Minta Polri Transparan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Amnesty International Indonesia minta Polri transparan menangani anggota Brimob yang terlibat dalam pengeroyokan warga di Kampung Bali.

Pengeroyokan tersebut terjadi pada 23 Mei 2019 lalu.

Manajer Riset Amnesty International Indonesia Papang Hidayat mengatakan, Polri harus transparan.

Dengan demikian masyarakat dapat memastikan bahwa 10 anggota Brimob yang dihukum adalah benar-benar pelaku yang mengeroyok warga.

"Kita pengin tahu proses mereka itu seperti apa, apakah betul 10 orang itu adalah yang bertanggung jawab, kita tak tahu karena prosesnya tertutup."

Demikian kata Papang di Kantor Ombudsman RI, Rabu (10/7/2019).

BERITA TERPOPULER:

Baca: Ini Pebulu Tangkis Indonesia yang Terciduk Beri Selamat ke Si Cantik Gronya Somerville, Bukan Kevin

Baca: Pesulap Bernama Pak Tarno Menikah Dengan Pramugari Cantik, Ini Kisahnya

Baca: News Analysis Ferry Liando - Jika Tak Adili Rizieq, Negara Harus Minta Maaf ke Vanesha Angel

TONTON JUGA:

Papang menuturkan, Amnesty mendapat temuan bahwa tidak ada satu pun saksi mata peristiwa pengeroyokan itu yang dilibatkan dalam proses internal kepolisian.

Papang khawatir 10 anggota Brimob yang dijatuhi hukuman ditunjuk menjadi pelaku hanya karena desakan publik supaya polisi segara mengungkap kasus tersebut.

"Jangan sampai karena tekanan publik dan media keras jadi sudah cepat hukum dulu secara internal.

"Itu kan juga kasihan buat mereka yang dikenai sanksi internal," kata Papang.

Papang pun mempertanyakan seberapa besar kesalahan mereka hingga dihukum secara pukul rata yaitu kurungan selama 21 hari.

Diberitakan sebelummya, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, ada 10 anggota Brimob yang dikenai sanksi internal.

Mereka terbukti melakukan pelanggaran saat mengeroyok warga di Kampung Bali.