Olly Perkuat Tim Ekonomi Jokowi: Ini yang Diinginkan Pelaku Pasar

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Tim ekonomi kabinet Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditunggu pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (30/6/2019). Para analis berpendapat pelaku pasar menantikan tim ekonomi untuk menentukan arah perekonomian ke depan.

Sejumlah nama diproyeksikan mengisi tim ekonomi Jokowi-Ma’ruf. Dari sekian banyak nama, sosok Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey santer diperbincangkan. Bendahara Umum PDIP itu diproyeksikan mengisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Olly disebut akan menggantikan Rini Soemarno.

Baca: Utusan Prabowo Lakukan Ini kepada Maruf Amin

Selain Olly, satu lagi putra Sulut yang masuk bursa tim ekonomi, Thomas Lembong. Ia sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di era Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla.

Kabinet sekarang, tim ekonomi di bawah komando Menko Perekonomian Darmin Nasution dan diperkuat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggar Lukito, Menteri Perdagangan Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Sormarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Sejumlah asosiasi pengusaha meminta agar pemerintahan terpilih dapat memperbaiki kinerjanya demi kesejahteraan masyarakat ke depannya. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan, siapapun figur yang nantinya terpilih mengisi posisi kabinet dapat mengemban amanah rakyat dengan baik. "Jalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sesuai amanah," ucap Tutum, Minggu kemarin.

Baca: Jokowi Tumpang Mobil Amin Datangi KPU: Begini Ceritanya

Secara spesifik, Tutum meminta pemerintah dapat memperhatikan dan memperbaiki kinerja di bidang perdagangan. Pasalnya sektor itu merupakan salah satu sektor penting yang menopang kehidupan masyarakat.

Tutum berharap, permasalahan terkait kesediaan pasokan pangan, naiknya harga komoditas pokok dapat teratasi oleh pemerintahan periode 2019 - 2024. "Ya pasti harapannya dapat memperlancar pendistribusian kebutuhan masyarakat dengan efisien, menjaga pasokan, kestabilan harga-harga," ungkap dia.

Tidak hanya itu, ia meminta agar birokrasi kemudahan dalam usaha dapat berjalan semakin baik. "Perizinan yang sederhana, pangkas hal-hal yang memberatkan dunia usaha," ujar dia.

Senada dengan Aprindo, Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo, meminta pemerintahan terpilih dapat memperbaiki kinerjanya. Secara spesifik, Budhi meminta pemerintah memperbaiki sektor perikanan.

Menurut Budhi, masalah utama sektor pengolahan perikanan adalah kekurangan bahan baku. Selama ini, bahan baku tersebut didapat dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

"Permasalahan utama Industri pengolahan perikanan adalah kekurangan bahan baku. Bahan baku tersebut didapatkan dari sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya," ungkap Ketua AP5I Budhi Wibowo.

Lebih lanjut, ia menyoroti sektor perikanan tangkap yang dirasa perlu perhatian lebih dari pemerintah. "Berdasarkan hasil penelitian dari FAO (food and agriculture organization/organisasi pangan dan pertanian), di seluruh dunia sektor perikanan tangkap cenderung stagnan dan sektor perikanan budidaya masih tumbuh terus. Oleh karena itu diharapkan pemerintah bisa memberikan anggaran yang lebih besar pada sektor budidaya" ujar dia.

Baca:  Jokowi-Maaruf Pemenang Pilpres, Ini Analisa Pengamat Politik Max Rembang

Disamping itu, Budhi berharap pemerintah juga fokus pada infrastruktur pendukung sektor perikanan. "Selain itu diharapkan pemerintah lebih banyak fokus kepada pengembangan Infrastruktur misalnya listrik, Jalan, jembatan, saluran irigasi budidadaya, pelabuhan perikanan, pabrik es dan yang lainnya," tutur Budhi.

Wakil Direktur Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, pelaku pasar menantikan tim ekonomi Jokowi.

"Apakah kemudian di periode kedua mereka akan lebih optimistis atau tidak itu sebetulnya sangat tergantung dari formasi kabinet. Itu akan sangat menentukan untuk direspons oleh pasar," kata dia di Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Tentu saja, Jokowi diharapkan tidak salah memilih pembantunya di kabinet. Jika Jokowi sampai terlalu banyak memilih tim ekonomi dari kalangan politikus akan direspons negatif oleh pasar. "Artinya dominan sekali mengapresiasi para partai terutama koalisi yang kemarin sudah mendukung Pak Jokowi ya, saya rasa pasar reaksinya akan negatif," sebutnya.

Menurut dia, Jokowi harus tancap gas begitu resmi dilantik nantinya. Dia sudah tidak bisa lagi coba-coba karena sudah berpengalaman memimpin 5 tahun terakhir, sehingga diharapkan tak ada lagi bongkar-pasang tim ekonomi seperti sebelumnya.

"Pak Jokowi tidak bisa lagi coba-coba ya. Kita tahu beberapa kementerian dulu yang terkait ekonomi ada bongkar pasang kan jadi mulai Bappenas, Kementerian ESDM dan lain-lain, itu harusnya mungkin tidak terjadi lagi," tambahnya.

Rangkul semua

PDIP menegaskan Indonesia tak mengenal oposisi. Semua pihak akan dirangkul. "Jadi tidak ada istilah oposisi dalam konstitusi kita, yang ada adalah semangat bekerja sama membangun negeri untuk kemajuan Indonesia Raya kita," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu kemarin.

Dia menjelaskan koalisi hanya dibangun berkaitan dengan pilpres. Begitu pilpres selesai, koalisi sudah selesai. Tugas semua pihak adalah mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kelak.

PDIP sebagai partai dengan suara terbanyak yang mendukung Jokowi-Ma'ruf membuka pintu bagi semua pihak untuk bergotong royong membangun Indonesia. Parpol-parpol di luar pemerintahan pun disebutnya bukan oposisi karena masih berembuk bersama dengan partai pendukung pemerintah.

"Jadi dalam banyak hal ketika ada partai memilih berada di luar pemerintahan pun ketika kita di DPR kita duduk bersama bermusyawarah bersama," kata Hasto.

Meski kini sudah banyak parpol yang sejak awal mendukung Jokowi-Ma'ruf, PDIP masih ingin mengajak semua pihak bersatu. Jokowi-Ma'ruf nantinya menjadi presiden dan wakil presiden untuk semua pihak, bukan hanya partai pendukung dalam Pilpres 2019.

"Ya kita merangkul semuanya untuk Indonesia. Indonesia dibangun dengan semangat persatuan, semangat untuk membangun bangsa ini agar punya tanggung jawab di dalam mewujudkan persaudaraan dunia sekalipun," kata Hasto.

Isu Sandiaga Uno hingga kader Gerindra akan masuk ke kabinet Jokowi bergulir liar. Sandiaga mengatakan bekerja sama tidak harus berada di pemerintahan.

"Bagi kami tugas di mana saja, karena bentuk kerja sama itu kan nggak hanya di pemerintahan. Kan bisa juga di legislatif dan juga di tempat-tempat lain," kata Sandiaga di JCC Senayan, kemarin.

Sandiaga mengatakan, saat ini dirinya tengah fokus menjalani proses pasca gugatan pilpresnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi saat ini dirinya didapuk mengurusi OK OCE dan Rumah Siap Kerja.

"Kita fokus dululah untuk menjalani proses, saya ditugasi di OK OCE dan ditugasi juga Rumah Siap Kerja," katanya.

Gerindra menegaskan tak ada pertemuan atau deal politik mengenai pembagian jabatan di pemerintahan dengan koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf. Gerindra menegaskan saat ini pihaknya berfokus mengikuti gugatan di MK.

"Kami saat ini fokus mengikuti keputusan MK. Jadi kalau ada rumor menyatakan ada pertemuan atau ada deal-deal, ada yang bilang wartawan tanya, Bang dapat berapa menteri? Berapa Wantimpres? Berapa duta besar? Itu tidak benar," kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade.

Sandiaga menegaskan menghormati keputusan MK jauh lebih tinggi maknanya ketimbang sekadar ucapan selamat. "Dan menurut saya, untuk presiden sendiri ini masa-masa yang menurut saya sangat strategis untuk mengembangkan ekonomi kita karena keadaan ekonomi seperti kita lihat belum terlalu memberikan hasil yang menggembirakan," imbuh dia. (tribun/dtc/kps/knt)