Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pemerintahan Republik Indonesia

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Tanpa Oposisi? Rakyat Terima Dampak Buruk, Pengamat: Siapkan Visi-Misi

Pengamat politik, Hendri Satrio menilai rakyat akan sangat dirugikan, jika pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin tanpa hadirnya oposisi.

Editor: Frandi Piring
Tribunnews.com
Capres-Cawapres 01 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pengamat Politik menilai rakyat dirugikan jika pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berjalan tanpa Oposisi.

Di mana setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, muncul isu akan berakhirnya koalisi Adil Dan Makmur.

Bila benar koalisi itu bubar jalan, apa jadinya bila pemerintahan Presiden Jokowi berjalan tanpa oposisi?

Pengamat politik, Hendri Satrio menilai rakyat akan sangat dirugikan, jika pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin tanpa hadirnya oposisi.

"Buat rakyat jika tanpa oposisi tak enak. Karena tidak ada yang mengawal pemerintahan melalui masukan-masukan kritis yang membangun yang bisa diperankan oleh oposisi," ujar Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Minggu (30/6/2019).

Pun demikian bagi pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin akan dipertanyakan, jika tanpa ada oposisi.

"Bagaimana menjaga marwahnya demokrasi dan pemerintahan untuk tetap berada di jalur yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, kalau tanpa oposisi? Karena kan tidak ada yang mengkritisi," demikian pertanyaan yang akan diajukan kepada Pemerintahan Jokowi pada periode keduanya 2019-2024.

Jokowi dan Maruf Amin kompak gunakan pakaian bernuansa Putih-putih ke acara Penetapan Presiden 2019-2024
Jokowi dan Maruf Amin kompak gunakan pakaian bernuansa Putih-putih ke acara Penetapan Presiden 2019-2024 (Tribunnews.com/Fransiskus)

Baca: Kisah Prajurit Kopasus Tersesat 25,920 Menit di Hutan Ketinggian 4.000 Meter di Atas Permukaan Laut

Baca: Vanessa Angel Bebas Penjara, Tak Langsung Balik Jakarta, Terungkap Apa Rencananya

Baca: 8 Fakta Anggota TNI Kopda Lucky Meninggal Dianiaya Pria Kekar: Rampas Senjata hingga Terekam CCTV

Ia pun menyarankan kepada Jokowi-KH Maruf Amin untuk benar-benar menyamakan visi dan misinya terlebih dahulu kepada partai dari oposisi yang akan bergabung ke pemerintahan kedua yang akan dipimpinnya.

"Sebelum menawarkan kursi Menteri, yang lebih penting itu adalah bagaimana ide-ide atau gagasan dari oposisi bisa diterima dan dijalankan oleh koalisi Jokowi," jelasnya.

"Itu lebih efektif ketimbang menawarkan jatah kursi Menteri," imbuhnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018)
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018) (KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

Kenapa demikian?

Menurut dia, kalau semangat dan visi-misinya berbeda, maka itu akan sangat berbahaya bagi pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin.

Sehingga pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin tidak lagi menjadi sejalan dan efektif dalam menjalankan program kerjanya.

"Akan beda jalannya nanti. Karena Jokowi akan diganggu oleh partai-partai koalisinya dalam bekerja nantinya," jelasnya.

Baca: 6 Selebriti Korea Ini Meninggal Lantaran Bunuh Diri, Nomor 5 Paling Tragis

Baca: Jokowi Foto Bareng Lima Wanita, Kaesang Lapor ke Iriana Soal Kelakuan Ayahnya: cc Ibu

Baca: Ibu Dimaki Pedagang, Pria Ini Mengamuk di Pasar Tomohon

BERITA TERKAIT: 

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved