Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Sambangi Kejati Provinsi Ini untuk Evaluasi

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Guna menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Utara dimonitoring oleh‎ tim reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

Dari informasi yang disampaikan Kasi Penkum Kajati Sulut Yoni E Mallaka SH kepada Tribunmanado.co.id, selain evaluasi juga dilakukan sosialisasi oleh tim yang dipimpin sekretaris jaksa agung muda pengawasan (Sesjamwas) Kejaksaan RI Tony Tribagus Spontana.

"Kegiatan berlangsung Kamis kemarin, diawali dengan sambutan pak Kajati Sulut M Roskanedi yang meminta arahan Sesjamwas bersama tim untuk Kejati Sulut bersama lima kejaksaan negeri yang telah melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM," kata Yoni dalam pesan tertulis di terima Tribunmanado.co.id, Sabtu (25/05/2019).

Kajati Sulut berharap lewat monitoring dan sosialisasi oleh tim reformasi birokrasi Kejaksaan RI, tim di Kejati Sulut dapat bekerja lebih banyak dalam memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Agar Kejati Sulut bisa melaksanakan WBK sebagaimana yang diharapkan pimpinan.

"Kami di sini sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada pada kami dengan semangat yang begitu‎ tinggi dalam mewujudkan WBK/WBBM," ujar Kajati dikutip Yoni.

Dalam pemaparan oleh Kajati dan lima kajari di Sulut yang diusulkan sebagai calon ‎satuan kerja zona integritas WBK-WBBM yakni Kajari Manado, Minsel, Bitung, Tomohon dan Sangihe akan dinilai oleh tim dari internal Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pada kesempatan itu juga disampaikan beberapa penyampai oleh sesjamwas, kepala pusat data, statistik kriminal dan teknologi informasi (Kapusdaskrimti) dan kepala bagian regormasi birokrasi Biro perencananaan Kejagung RI.

Mengenai hal-hal yang perlu disiapkan menghadapi pembangunan zona integritas WBK-WBBM.

Dalam arahannya sesjamwas katakan, pihaknya memastikan satuan kerja di daerah bagaimana progresnya untuk menuju WBK - WBBM.

Kata Yoni, Sesjamwas melihat Sulut Kajati Sulut punya lebih dari satu kewajiban untuk membangun WBK, pertama Kajati Sulut dan Kajari Manado‎ berdasarkan rekomendasi hasil rapat kerja kejaksaan RI harus WBK tahun ini.

Kedua, Manado merupakan satu dari 12 kota yang dijadikan pilot project untuk membangun sistem penanganan perkara terpadu berbasis IT sebagai salah satu program strategis Nasional, pencegahan dan pemberantasan korupsi yang akan didorong sebagai pilot project untuk mengembangkan dan membangun satun kerja WBK.

Rombongan tim dari pusat juga menyampaikan bagaimana cara, kiat, Tips untuk pembangunan satuan kerja zona integritas WBK-WBBM.

(Tribunmanado.co.id/Christian Wayongkere)

BERITA POPULER:

Baca: Mimpi Gigi Copot, Benarkah Ada Keluarga yang Akan Meninggal? Begini Penjelasannya!

Baca: Wajahnya Mirip Jennie Blackpink, Seorang Model Minta Maaf ke Penggemar dan Ucapkan Terima Kasih

Baca: VIRAL Sosok Rupawan Anggota Brimob Aksi 22 Mei Ternyata Asli Tuama Manado, Ini Deretan Potretnya!

TONTON JUGA: