Inilah 8 Kuasa Hukum Prabowo-Sandi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Secara resmi gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5/2019) malam.

Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memasukkan 8 Nama Kuasa Hukum dalam gugatan tersebut.

Bambang Widjojanto memimpin tim kuasa hukum tersebut.

Mengutip dari siaran langsung Kompas TV, Bambang Widjojanto juga datang ke MK dengan didampingi oleh Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusuno.

Tepat pada pukul 22.43 WIB, Tim BPN Prabowo-Sandi pun selesai mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara Berikut ini Profil Singkat 8 Kuasa Hukum Prabowo-Sandi yang tribunnews rangkum dari berbagai sumber:

Baca: Dampak Positif Mengonsumsi Cokelat Hitam Pada Otak, Zaskia Sungkar Makan Sampai Satu Pack

Baca: Dua Gadis 15 Tahun Berencana Jual Keperawanan Seharga Rp 267 Juta, Perantaranya Masih Belia

1. Bambang Widjojanto

Bambang Widjojanto meripakan mantan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2011 hingga 2015.

Mengenai kemampuan di bidang hukum, BW (sapaan akrab) tak diragukan.

mengutip dari Tribunnews Solo, saat seleksi pimpinan Komisi KPK, BW mendapat nilai 10 (skala 1-10) untuk aspek integritas dan kemampuan, dari salah satu anggota panitia seleksi.

Sebelum menjadi Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto adalah advokat, dia menangani berbagai kasus, termasuk kasus kriminalisasi pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Dia juga pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta menjadi salah satu pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, ini cukup lama berkiprah di YLBHI, dimulai tahun 1984. Tak hanya di Jakarta, Bambang juga mengabdikan dirinya untuk LBH Jayapura, tahun 1986-1993.

2. Denny Indrayana

Denny Indrayana adalah seorang aktivis dan akademisi Indonesia yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014).