Cendekiawan Muslim Sebut Aksi 22 Mei Bukan Jihad, Ini Alasannya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Cendekiawan muslim Azyumardi Azra menyatakan, demonstrasi menentang hasil penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 22 Mei nanti bukan jihad.

Hal itu disampaikan Azyumardi menanggapi rencana demonstrasi 22 Mei nanti di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadi enggak usah mengerahkan massa apa lagi atas nama jihad. Itu bukan jihad. Saya kira klaim-klaim atas nama ulama menyerukan jihad 22 Mei itu harus ditolak. Itu pernyataan partisan, politik," ujar Azyumardi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Jadi kalau ada yang bilang 22 Mei itu jihad saya kira itu adalah ulama yang partisan. Yang partisan kepada pihak tertentu. Harusnya ulama jangan partisan," lanjut dia.

Semestinya, ulama bersikap bijak dan memberikan pernyataan-pernyataan yang menenangkan umat. Ia menambahkan, semestinya juga ulama mengarahkan agar masyarakat mempercayakan penetapan hasil pemilu oleh KPU.

Baca: Skenario 22 Mei Rusuh: Begini Reaksi Gultor Kopassus dan Densus 88

Baca: Penyelundupan Senjata 22 Mei Digagalkan: Begini Skenario Teroris Bikin Rusuh Jakarta

Baca: H-2 Penetapan Pilpres 2019, Polisi Ringkus Rombongan Aksi People Power, Diduga Bawa Bom Molotov

Karena itu, ia meminta masyarakat mengikuti ucapan ulama yang netral dan tak partisan seperti yang mengajak untuk berdemonstrasi 22 Mei nanti.

"Yang perlu didengar itu ulama netral, berpihak pada kepentingan umat, negara. Kita harus apresiasi ulama NU, pimpinan PBNU, seperti KH Aqil Siradj, pimpinan Muhammadiyah Pak Haedar Nasir yang sudah imbau," kata Azyumardi.

Sandiaga Uno Harap Relawan Aksi 'People Power' 22 Mei 2019 Mendatang Aman dan Tertib

Jelang pengumuman hasil Pemilihan Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno angkat bicara.

Khususnya terkait isu gerakan massa yang disebut people power.

Sandi menilai, gerakan massa pendukung menuju Ibu Kota tak bisa dilarang.

Pasalnya, hal tersebut merupakan keputusan relawan di daerah masing-masing untuk menyampaikan aspirasi.

"Soal itu kami tidak bisa mendikte dan lain sebagainya. Kami sampaikan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan," kata Sandi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/05/2019).

Sandi menambahkan, meskipun para relawan akan melakukan aksi di kantor KPU, dia berharap bisa berlangsung dengan aman dan tertib serta tak melanggar hukum.

"Semua hal harus dalam koridor hukum dan taat konstitusi. Dalam koridor damai dan tenteram. Kita tidak ingin Indonesia itu tidak damai. Kita semua ingin semuanya damai tenteram," ujar mantan Wakil Gubernur DKI tersebut.