Amien Rais Ultimatum Wiranto

Amien Rais, anggota dewan pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memberikan tanggapan

Amien Rais Ultimatum Wiranto
antara
Amien Rais diantar massa saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Rabu (10/10/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Amien Rais, anggota dewan pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memberikan tanggapan terhadap pembentukan Tim Asistensi Hukum Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Amien Rais mengultimatum Wiranto untuk menghentikan kegiatan tim tersebut.

Ultimatum Amien Rais terkait dengan kegiatan Tim Asistensi Hukum mengaji ucapan dan aktivitas 13 tokoh yang diduga melanggar hukum. Hasil kajian Tim Asistensi Hukum kemudian akan diberikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak.

Romli Atmasasmita, anggota Tim Asistensi Hukum, menuturkan aktivitas dan ucapan 13 tokoh tersebut dibahas bersama pada Senin (13/5) lalu. Romli Atmasasmita memaparkan nama-nama tokoh yang sedang dikaji. Di antaranya adalah Eggi Sudjana, Kivlan Zen, Amien Rais, Permadi Satrio Wiwoho, Lieus Sungkharisma, Hermawan Susanto, Ratna Sarumpat, Ahmad Dhani dan Rizieq Shihab.

Amien Rais menilai tindakan Wiranto termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Amien tindakan ini bahkan harus dibawa ke Mahkamah Internasional.

"Pak Wiranto perlu dibawa ke Mahkamah Internasional karena dia melakukan abuse of power," ujar Amien di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Amien mengatakan tindakan Wiranto melalui Tim Asistensi Hukum sangat politis. Tim tersebut dibentuk untuk menyasar lawan-lawan politik pemerintah. Amien Rais menuding Wiranto akan membidik lawan-lawan politik melalui kekuasaannya.

"Di muka bumi ini, tidak ada orang berbicara ditangkap," kata Amien.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional juga mengultimatum Wiranto untuk berhati-hati. Amien mengingatkan Wiranto untuk menghentikan kegiatan timnya.

"Wiranto, hati-hati Anda," ujar Amien.

Calon Presiden Sandiaga Uno juga mengkritisi pembentukan Tim Asistensi Hukum. Menurut Sandiaga pembentukan dan aktivitas tim ini merupakan tindakan vulgar yang bertujuan memberangus demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved