Antisipasi Terorisme, Polisi Bakal Disurati Untuk Gelar Operasi Yustisi, Razia Pendatang Tanpa KTP

Laporan Wartawan Tribun Manado Andrew Alexander Pattymahu

TRIBUNMANADO.CO.ID,AMURANG - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Minahasa Selatan (Minsel) akan mengirimkan surat pemberitahuan kerjasama ke Polres Minsel dalam rangka menggelar Operasi Yustisi.

Selain itu, Disdukcapil Minsel juga akan bekerjasama dengan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP).

"Guna mengantisipasi serta meningkatkan kewaspadaan pasca tertangkapnya dua terduga teroris di Sulut beberapa hari yang lalu," kata Kadisdukcapil Minsel Cornelia Mononimbar, Jumat (10/5/2019).

Mononimbar mengimbau agar para Camat, Kepala Desa dan Lurah, harus meningkatkan kewaspadaan akan pendatang baru di wilayah.

"Sambil operasi ini di lakukan, setiap Kecamatan, Kelurahan dan Desa harus juga sering melakukan operasi yustisi. Karena ini perintah aturan setiap warga negara yang baik wajib membawa identitas KTP EL," kata dia.

Razia Pendatang yang Tak Punya KTP

Diberitakan sebelumnya, Disdukcapil Minsel akan melakukan Operasi Yustisi, yakni merazia warga pendatang di daerah ini yang tidak memiliki dokumen kependudukan sepeti KTP elektronik.

Operasi Yustisi bertujuan melakukan pemeriksaan terhadap warga pendatang.

 "Seperti penjual, atau turis,-turis yang datang nginap di Minsel," kata dia Jumat (10/5/2019).

Operasi ini dilakukan dengan sasaran pemeriksaan di penginapan, tempat kost, angkatan umum, pasar, restoran ataupun di tempat-tempat bisa memungkinkan pendatang itu nginap.

 Operasi yustisi diharapkan, bisa memberikan rasa nyaman, aman dan kondusif bagi masyarakat.

"Karena apapun pasca Pemilu ini, akan memberikan dampak yang kurang enak. Ketika operasi ini dilakukan secara rutin, maka dengan otomatis masyarakat akan terjamin dengan kondisi yang baik," kata Mononimbar

Ia menjelaskan, pendatang yang terjaring dalam operasi akan didata kemudian, mereka diwajibkan mengurus administrasi kependudukan.

"Dan jika kedapatan warga tidak mempunyai identitas, akan kami tahan sementara."

"Nantinya dia akan membuktikan bahwa kalau dia adalah benar WNI, tapi tidak berdomisili di Minsel atau di Provinsi lain, dia wajib membuktikan dan memberikan identitas dimana pun dia berada dan ini akan kami serahkan langsung ke petugas Kepolisian," pungkas dia.