Berita Tomohon

Eman Hadiri Paripurna Penjelasan Wali Kota Mengenai Ranperda Pengelolaaan Barang Milik Daerah

Eman menyampaikan rancangan pengelolaan barang milik daerah mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Eman Hadiri Paripurna Penjelasan Wali Kota Mengenai Ranperda Pengelolaaan Barang Milik Daerah
ISTIMEWA
Eman Hadiri Paripurna Penjelasan Wali Kota Mengenai Ranperda Pengelolaaan Barang Milik Daerah 

Eman Hadiri Paripurna Penjelasan Wali Kota Mengenai Ranperda Pengelolaaan Barang Milik Daerah

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SEAkCA menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Mendengarkan Penjelasan Wali Kota Mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Selasa (30/04/2019).

Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon itu sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Ir. Miky J.L. Wenur, MAP didampingi Wakil Ketua Caroll J.A. Senduk, SH dan Youddy Y.Y. Moningka, SIP, serta dihadiri oleh anggota DPRD Kota Tomohon serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon.

Dalam Penjelasanya, Eman menyampaikan rancangan pengelolaan barang milik daerah mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Juga Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milk daerah.

"Sebagaimana diamanatkan pada pasal 105 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan pasal 511 Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milk daerah, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam manajemen pengelolaan barang milik daerah, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih, tertib dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan umumnya maupun pengelolaan barang milik daerah pada khususnya," katanya.

Ia mengatakan aturan dan siklus pengelolaan barang milik daerah bersifat nasional; mulai dari perencanaan, perolehan, pengelolaan, sampai penghapusan dan ganti rugi. Seperti diketahui, aset atau barang milik daerah merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Aset yang ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi potensi sebagai sumber pembiayaan pelaksananan fungsi-fungsi pemerintah daerah serta dapat pula meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang signifikan. Dan apabila tidak dikelola dengan semestinya, keberadaan aset justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga mengalami penurunan nilai (terdepresiasi) seiring dengan perjalanan waktu.

"Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, karena itu harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah perlu mendorong pelaksanaan tata kelola aset daerah yang, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, karena itu sangat berpengaruh pada penilaian/opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun ini, Kota Tomohon telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengeculian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pencapaian WTP merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi seluruh aparatur pemerintah Kota Tomohon untuk meningkatkan kinerja. Tidak terkecuali dalam pengelolaan barang milik daerah. Sehingga membutuhkan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah diharapkan pengelolaan barang milik daerah dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan," katanya.

(Tribun Manado/David Manewus)

BERITA POPULER:

Baca: Sikapi Video Viral Siap Presiden Elite TKN 01, Dahnil: Orang yang Tidak Tahu Berterima Kasih

Baca: BREAKING NEWS: Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Dikabarkan Ditangkap KPK, Ini Foto-foto Beredar

Baca: Kisah Polwan - polwan Cantik Yang Viral, Ada yang Jadi PSK dan Pulang Subuh Pakai Pakaian Seksi

TONTON JUGA:

Penulis: David_Manewus
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved