Sandi Harap Jokowi-Prabowo Bertemu: Bentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan

Calon wakil presiden Sandiaga Uno mendukung pertemuan antara kedua calon presiden, capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Sandi Harap Jokowi-Prabowo Bertemu: Bentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan
Twitter/Sandiaga Uno
Sandiaga Kembali Beraktifitas Usai Sakit Pasca Pemungutan Suara 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Calon wakil presiden Sandiaga Uno mendukung pertemuan antara kedua calon presiden, capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Usul tersebut dicetuskan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai bertemu dengan para tokoh dan pimpinan ormas Islam di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Menurut Sandiaga, pertemuan tersebut akan lebih baik jika dilakukan tanpa perantara. "Saya yakin di tingkat pimpinan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu alhamdulillah, kalau bisa dilaksanakan akan sangat baik dan tanpa perantara menurut saya, karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua capresnya," kata Sandiaga saat ditemui di Masjid Jami' At-Taqwa Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menilai pertemuan melalui perantara tidak efektif untuk mendinginkan suasana. Ia berpandangan masyarakat telah menunggu-nunggu pertemuan antara dua capres yang bersaing sengit selama tujuh bulan. Pertemuan itu, kata Sandi, akan memberikan sinyal positif terhadap persatuan bangsa. "Jadi kalau masih dalam tahapan melalui penjajakan, melalui perantara menurut saya sangat tidak efektif, masyarakat menunggu tentunya yang paling tertinggi Pak Jokowinya sendiri dan Pak Prabowonya," ungkapnya.

"Ini merupakan langkah yang sangat baik buat bangsa kita dan juga untuk mengingatkan bahwa proses ini belum selesai, bahwa masih ada tahapan-tahapan C1," sambung dia. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan para tokoh dan pimpinan ormas Islam untuk membahas kondisi masyarakat seusai Pemilu 2019 yang masih terbelah dan terpolarisasi.

Kalla dan para tokoh Islam tersebut merumuskan langkah-langkah yang harus diambil para elite politik untuk meredam konflik. Salah satunya ialah pertemuan kedua capres di Pilpres 2019, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. "Tentu diharapkan tadi makin cepat makin baik apabila Pak Jokowi dapat bertemu dengan Pak Prabowo. Tentu itu kita semua mendukung apabila ada rekonsiliasi seperti itu sehingga rekonsiliasi di bawah juga bisa cepat dicapai," ujar Kalla seusai bertemu dengan para tokoh tersebut di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut adanya usulan pembentukan tim pencari fakta kecurangan (TPFK). BPN pun mendukung usulan itu untuk direalisasikan.

"Akibat dari masifnya kecurangan di mana-mana, maka mulai ada tokoh-tokoh independen, tokoh-tokoh civil society yang menganjurkan dibentuknya tim pencari fakta. Dan saya pikir itu anjuran yang fair," ujar Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Sudirman pun menyambut baik usulan tersebut. Menurut dia, saat ini memang dibutuhkan pihak ketiga untuk memverifikasi dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2019.

"Dan saya pikir itu anjuran yang fair. Karena kita ingin ada pihak ketiga yang memverifikasi adanya dugaan kecurangan seberapa masif, seberapa banyak supaya apapun hasil pemilu nanti betul-betul pemilu yang dipercaya masyarakat," katanya.

"Dan kita menyambut baik, malah kita dorong supaya masyarakat sipil mengkonsolidasikan itu. Karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga. Kita sangat happy bekerjasama jika tim itu dibentuk," imbuh Sudirman.

Sudirman mengatakan pihaknya siap membantu tim tersebut jika nantinya direalisasikan.
"Kalau tim itu terbentuk isinya adalah tokoh-tokoh kredibel kita akan sangat senang membantu," ujarnya.
Sebelumnya, KPU mengatakan mempersilakan siapapun yang menemukan indikasi kecurangan untuk melapor ke Bawaslu. KPU mengingatkan, lingkup penyelidikan pelanggaran pemilu berada di bawah Bawaslu.

"Ya tentu saja KPU transparan, terbuka terhadap partisipasi warga. Kami persilakan apabila ada temuan-temuan terkait pelanggaran pemilu, dipersilakan dilaporkan ke Bawaslu," ucap komisioner KPU Wahyu Setiawan, Minggu (21/4).
"Nanti Bawaslu tentu akan berkoordinasi dengan KPU untuk menyelesaikan hal tersebut. Nanti laporan-laporan itu akan dikaji Bawaslu," lanjutnya. (Tribun/dtc/kps)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved