Wiranto Jamin Tak Ada Kerusuhan: 'Kampanye di Medsos Lebih Dominan'

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Wiranto menjamin pasukan TNI dan Polri cukup memadai melakukan pengamanan

Wiranto Jamin Tak Ada Kerusuhan: 'Kampanye di Medsos Lebih Dominan'
TRIBUNNEWS/REZA DENI
Wiranto 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Wiranto menjamin pasukan TNI dan Polri cukup memadai melakukan pengamanan pemilu 2019.  Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir adanya gangguan fisik dalam pemilu. Wiranto juga membantah adanya isu adanya kerusuhan besar jelang Pemilu 2019. Ia memastikan kembali, tidak ada kerusuhan besar terjadi menjelang dan pasca Pemilu 2019 mendatang.

"Namun kita mensinyalir adanya isu bahkan banyak isu seakan-akan menjelang dan pasca pemilu akan ada kerusuhan besar. Ada people power begitu. Saya nyatakan di sini dari laporan intelijen tidak ada kerusuhan," kata Wiranto usai menggelar rapat kordinasi tingkat menteri bersama penyelenggara pemilu di kantor Kementrian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan,Kamis (14/3).

Dalam rakor persiapan pemerintah menjelang kampanye terbuka pemilu 2019 itu turut hadir sejumlah pejabat antara lain, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, Asops Panglima TNI Mayjen Ganip Warsito, Asops Kapolri Irjen Rudy Sufahriadi Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua KPU Arief Budiman.

Wiranto menyampaikan, saat ini kondisi pemilu hingga pasca pemilu akan terkendali. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak resah adanya isu tersebut. "Keadaan masih terkendali dengan baik sampai sekarang mudah-mudahan hingga pemilu. Sehingga masyarakat tidak perlu resah jangan percaya ada isu ini," ungkap Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu juga meminta masyarakat untuk tetap berada di Indonesia dan tidak perlu percaya isu tersebut. Ia mengatakan masyarakat tetap melaksanakan memilih capres dan caleg di pemilu 2019. "Sampai-sampai akan tinggalkan Indonesia menghindari kerusuhan. Karena tidak ada kerusahan, kita minta masyarakat tetap tinggal di tempat melaksanakan kewajiban memilih siapa calon presiden dan calon legislatif yang dipilih ya," jelas Wiranto.

Ditegaskan, gangguan keamanan di Pilpres 2019 ini, lebih banyak terjadi di media sosial. Wiranto menyebut, pada Pilpres 2014 lalu, penggunaan atau persaingan melalui media sosial tidaklah seketat sekarang. Ia menilai, keributan atau persaingan antar pendukung secara fisik terbilang lebih baik. Namun, persaingan di media sosial cenderung tidak sehat dan perlu dikawal.

"Media sosial merupakan wilayah yang saat ini lebih meningkat dari pemilu yang lalu. Pemilu yang lalu, media sosial tidak begitu dominan. Namun, saat ini, sangat dominan dan menjadi bagian wilayah yang kita jaga," kata Wiranto.

Peningkatan suhu politik secara langsung atau tatap muka memang masih ada. Tapi jumlahnya tidak seberapa dan sudah dilakukan antisipasi. Media sosial akan menjadi lebih gencar lagi pada kampanye terbuka karena peserta pemilu diperbolehkan memakai media massa untuk kampanye. Terlebih, aturan kampanye terbuka telah diatur dalam undang-undang.

"Kalau kita lebih rinci lagi tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, suhu politik paling tinggi itu di medsos jadi rame. Kita bersyukur secara fisik suhu politik kita masih bisa dikendalikan dengan baik," jelas Wiranto.

Wiranto juga menyampaikan bahwa konflik atau kenaikan suhu politik pada masa pemilu adalah hal yang wajar. Baginya, negara lain juga mengalami hal yang serupa. "Mudah-mudahan pada saat hari H nanti semua kerawanan-kerawanan yang sudah kita catat, kita netralisir, itu bisa zero, zero mungkin tidak mungkin, tapi semoga menjadi tidak masalah lagi dalam pemilu," tegas Wiranto.

Pengamat Terorisme Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib mengimbau kepada Polri untuk  waspada terhadap pergerakan teroris pasca setelah kejadian bom bunuh diri di Sibolga, Sumatera Utara, Selasa (12/3) hingga Rabu (13/3)  dini hari. Apalagi jelang pemilihan Presiden (Pilpres) yang tinggal beberapa hari lagi. "Karena tidak menutup kemungkinan daerah lain juga ada jaringan baru dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD)," ujarnya.

Kejadian bom bunuh diri yang dilakukan istri terduga teroris, seakan mengingatkan akan adanya paham ISIS terkait Khawarij yang paham akrabnya melibatkan perempuan dan anak-anak dalam sejarahnya. Sejarah perempuan Khawarij, imbuh dia, adalah sejarah jahat paham ISIS karena melibatkan perempuan dan anak-anak, rumah ibadah, orang tua, fasilitas umum  yang harus dijaga tetapi mereka hancurkan.

Lebih jauh ia menjelaskan, kejadian di Sibolga dan Surabaya adalah trend yang memacu, pemahaman baru bahwa laki-laki dan  perempuan bukan halangan. "Trend baru, lintas gender kesetaraan untuk sama-sama bisa beribadah bersama," jelas Ridlwan Habib.

Sebelumnya Mabes Polri mengkonfirmasi bahwa istri terduga teroris Husain alias Abu Hamzah, meledakkan diri bersama sang anak, dalam kamar kediamannya di Sibolga, Sumatera Utara. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan anak terduga teroris yang turut menjadi korban baru berusia dua tahun. "Tambahan info, barusan dari lapangan dapat dipastikan yang berada di kamar saat meledakkan diri ibu dan seorang anak kecil berusia 2 tahun," ujar Dedi. (tribun network/yud/mal/yat)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved