Status Aher Sewaktu-waktu Bisa Berubah: Bukan Saksi Maupun Tersangka

Status hukum mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher, sewaktu-waktu berpotensi berubah. Sejauh ini, baru sebagai

Status Aher Sewaktu-waktu Bisa Berubah: Bukan Saksi Maupun Tersangka
KOMPAS.com/Rio Kuswandi
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Status hukum mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher, sewaktu-waktu berpotensi berubah. Sejauh ini, baru sebagai pihak yang dimintai keterangan untuk penyelidikan atau investigasi dugaan korupsi, bukan dalam kapasitas sebagai saksi, juga tidak tersangka.

Kepala Biro penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Aher dimintai keterangan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri terkait dugaan penyalahgunaan korupsi di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), Rabu (13/3).

"Mantan gubernur Jabar, bapak Aher dimintai keterangan oleh Direktorat Tipikor Bareskrim. Kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan korupsi yang terjadi di Bank Jabar Banten Syariah," ujar Dedi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Aher menyambangi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Rabu (13/3). Dedi menjelaskan Aher belum diundang dalam kapasitas sebagai saksi atau status lain. Yang bersangkutan hanya memberikan keterangan.

Kasus ini, sebut Dedi, masih dalam proses penyelidikan dan belum ditingkatkan menjadi penyidikan. Pada level penyelidikan, belum tentu ada tersangka. Sehingga pihaknya masih menggali dan melihat apakah ada konstruksi hukum pidana dalam kasus tersebut.

"(Aher) Diundang. Diundang itu kapasitasnya masih penyelidikan atau investigasi. Belum diundang kapasitas sebagai saksi atau kasus lain. Hanya berikan keterangan," kata Brigjen Dedi.

Jenderal bintang satu itu mengatakan status Aher nantinya baru akan jelas ketika kasus di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) telah masuk atau naik ke tingkat penyidikan. "Nanti kalau sudah ditingkatkan ke penyidikan baru projusticia. Statusnya jelas kalau sudah ditingkatkan penyidikan, apakah sebagai saksi atau tersangka," kata Dedi.

Pada tahun 2017, Bareskrim menyelidiki kasus dugaan korupsi pemberian kredit BJBS kepada PT Hastuka Sarana Karya (HSK) pada periode 2014-2016 dalam proyek Garut Super Blok. Polisi telah menggeledah kantor pusat BJBS di Bandung dan kediaman Pelaksana Tugas (Plt) Dirut BJBS.

Adapun dugaan korupsi ini terkait pemberian kredit untuk proyek Garut Super Blok kepada debitur atas nama PT Hastuka Sarana Karya (HSK) untuk pembelian kios pada Garut Super Blok dengan plafond sebesar Rp 566,45 miliar selama periode Oktober 2014 hingga Juni 2015.

Untuk meyakinkan pihak bank, PT HSK mengajukan 161 pihak yang katanya akan membeli ruko di area pusat perbelanjaan di Garut itu. Setelah didalami, 161 debitur itu kualitas pembiayaannya macet, dianggap tidak bankable, dan sebagian fiktif. Debitur diduga hanya rekayasa dari PT HSK.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved