Pemilu 2019

Berdasarkan UU No 53 Tahun 2010, ASN akan Mendapatkan Sanksi jika Beri Dukungan saat Pemilu

Asisten KSN Bidang Promosi & Advokasi, Nurhasni mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara atau Pekerja Negeri Sipil (PNS) diwajibkan bersifat netral.

Berdasarkan UU No 53 Tahun 2010, ASN akan Mendapatkan Sanksi jika Beri Dukungan saat Pemilu
TRIBUN MANADO/ANDREAS RUAUW
2.633 ASN Minahasa Tenggara Menghadiri Rakorda Pemilu 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Aparatur Sipili Negara (KASN) menggelar kampanye "ASN Harus Netral" saat hari bebas kendaraan atau car free day di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (10/3/2019) pagi.

Asisten KSN Bidang Promosi dan Advokasi, Nurhasni mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara atau Pekerja Negeri Sipil (PNS) diwajibkan bersifat netral saat

pemilu 2019 mendatang. Mereka dilarang menyatakan dukungan kepada calon legislatif, calon presiden atau wakil presiden di hadapan publik.

 Adapaun bagi yang melanggar, terdapat sanksi sedang hingga berat seperti yang tercantum dalam dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin ASN.

ASN Harus Netral
ASN Harus Netral (TRIBUNNEWS)

Baca: Sekprov Edwin: Awasi Penyebaran Hoaks, Tegaskan ASN Netral

"Kalau kita melanggar ada sanksi, bagi ASN yang tidak netral kalau dalam pileg atau pilpres ada di PP no 53 tahun 2010 pasal 4 mulai 12-15 disebutkan sanksi bisa

disiplin sedang atau berat. Berat pun bisa diberhentikan dari jabatannya," kata dia saat ditemui Tribunnews.com di lokasi.

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak PNS yang melanggar netralitas politik tersebut.

Nurhasni mengungkapkan, selama Pilkada Serentak 2018 lalu, pihaknya mencatat terdapat 508 kasus dengan 978 PNS yang terlibat dalam berpolitik praktis.

Baca: Sekprov-Wabup Bolmong Kaget ASN Tewas Dikeroyok, Begini Harapan Istri Almarhum Alfons

"Di 2019 masih ada tampak kelihatan viral di medsos itu menunjukkan ASN masih belum paham atau memang tidak mau memahami atau pengin coba-coba," jelasnya.

Hasni berharap ASN di seluruh Indonesia maupun yang sedang berada di luar negeri menjaga netralitas sebagai pelayanan publik. Menurutnya, hal ini guna meningkatkan indeks efektivitas pemerintah dalam menuju birokrasi berkelas dunia.

"Wahai ASN setop pelanggaran netralitas sekarang juga. Tidak ada gunanya buat kita. Biarlah orang politik berpolitik, yang karir berkarir," tegas Hasni.

"ASN harus tetap profesional kalau tidak negara ini birokrasi akan rapuh. Tidak akan pernah mencapai indeks efektivitas pemerintah karena salah satunya ada tidak ada intervensi politik," pungkasnya.

Tautan: Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sudah Tahu? ASN yang Tidak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat, http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/03/10/sudah-tahu-asn-yang-tidak-netral-saat-pemilu-bisa-dipecat.

Editor: Frandi Piring

Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved