Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Job

Sutan Adil Hendra : Guru Honorer Dinilai Masih Diabaikan - Pemerintah Harus Lebih Perhatian

Tenaga honorer dengan status K2 dan Non K masih banyak yang berpenghasilan Rp 300 ribu perbulan.

Editor: Frandi Piring
TRIBUNMANADO/VENDI LERA
Guru Honorer menunggu SK Kerja 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan saat ini masih sangat rendah.

Salah satu contohnya, banyak tenaga pengajar yang merupakan unsur penting dalam pendidikan yang belum sejahtera, terutama mereka yang statusnya honorer. 

Tenaga honorer dengan status K2 dan Non K masih banyak yang berpenghasilan Rp 300 ribu perbulan.

Baca: Tahun 2019 Upah Guru Honorer di Minahasa Naik 300%

Baca: Ini Alasan Guru Honorer Nur Khalim Memilih Diam saat Dilecehkan Muridnya

"Padahal mereka telah memberikan pengabdian yang begitu besar tapi sekedar ketika ada pengangkatan PNS mereka justru tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah," kata Sutan, dalam diskusi di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).

Menurut anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini jumlah guru honorer K2 yang belum diangkat berjumlah 351.965. 

Padahal kebutuhan guru PNS sejumlah 988.133.

Tidak hanya honorer K2, menurutnya untuk pegawai dengan status non K juga masih banyak yang kurang mendapat perhatian.

Karena itu, Gerindra dan pasangan Prabowo-Sandi terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru termasuk guru honorer demi meningkatnya kualitas pendidikan Indonesia.

"Untuk itulah persoalan guru honorer menjadi prioritas di pemerintahan Prabowo-Sandi bila terpilih nanti. Kami akan perjuangkan untuk kesejahteraan mereka dan bergairah untuk mereka bisa semakin mengabdi di dunia pendidikan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Pimpinan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Nurul Hamidah meminta pemerintah memberi perhatian terutama dalam maslaah kesejahteraan pada Tenaga Kependidikan yang statusnya masih honorer.

"Kami mengharapkan adanya regulasi terutama untuk non K karena sampai dengan saat ini untuk non K belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah seperti persoalan SK termasuk juga upah yang saat ini masih seadanya," kata Nurul.

Baca: Jokowi-Maruf Makin Dicintai, Alumni Jerman Beri Dukungan untuk Pilpres 2019

Baca: Jelang Debat Pilpres ke-3, Erick Thohir Pastikan Maruf Amin Tampil Apa Adanya

Tautan :  http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/03/07/pemerintah-jokowi-dinilai-masih-abai-terhadap-guru-honorer.


Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved