Dana Desa Sudah 4 Tahun Bergulir, Wagub Dorong Kembangkan BUMDes

Dana Desa Sudah 4 Tahun Bergulir, Wagub Dorong Kembangkan BUMDes

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Penggunaan dana desa jangan cuma sekali pakai habis, harus dikelola berkelanjutan.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw kepada tribunmanado.co.id, Kamis (7/3/2019).

"Jangan sekali pakai hilang, outputnya ada, tapi outcomenya atau manfaatnya tidak ada," kata dia.

Satu di antara pengelolaan dana desa berkelanjutan misalnya dengan memnentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

"Jadi ada nilai tambah, supaya dana desa dari program nawacita Presiden terealisasi demi kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Pengelolaan dana desa sudah bergulir di Pemerintahan Presiden Jokowi 4 tahun .

Baca: Wagub Sentil Kasus Solar Cell Dana Desa Berujung Proses Hukum

Baca: Kunker di Pinolosian Timur, Kamaru Ingatkan Penggunaan Dana Desa Hingga BOS

Baca: Jokowi Beber Dana Desa Rp 257 Triliun di Rakernas Korpri

"Jadi pengelolanya sudah belajar, ilmu sudah lebih canggih. SMA saja 3 tahun," ujar dia.

Ia mengingatkan, dana desa tidak masuk struktur APBD yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, jika diaudit BPK masih ada kesempatan perbaikan kalau ada kesalahan pengelolaan, ganti rugi misalnya.

Dana desa jika ada penyimpangan bisa langsung diusut aparar hukum. "Jadi jangan main-main," kata dia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harusnya jadi motor untuk mengembangkan desa.

Meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan.

Demikian diyakini Jimmy Rembet, Kerua Forum BUMDes Indonesia Sulut.

BUMDes bisa dikembangkan dari dana desa, tapi sayang upaya pengembangan BUMDes belum banyak berhasil

Ia mencontohkan, di Minut ada 125 desa, dan 124 di antaranya punya BUMDes tapi hanya sekitar setengannya saja yang beroperasi maksimal.

"Dan ini terjadi bukan hanya di Sulut tapi secara nasional," kata mantan anggota DPRD ini

Persoalannya, BUMDes belum memperoleh input bagaimana mengembangkan BUMDes.

Lanjut dia, BUMDes dikembangkan berdasarkan potensi desa.

Ia mencontohkan, desa nelayan, bisa beli perahu pajeko, jika merasa kemahalan bisa beli perahu lampu.

''Hasilnya dibagi ke awak, ada keuntungan buat BUMDes," kata dia.

Bisa juga BUMDes masuk ke sarana transportasi laut digunakan untuk angkut penumpang

Hal sederhana lain, BUMDes bangun pangkalan elpiji. Izin gampang, dan modal banyak dari dana desa.

"Kalau untung tak besar, minimal visi sosial sudah terpenuhi, atau uang sudah bisa berputar," kata dia

Di desa pesisir pantai bisa mengelola menjadi lokasi wisata, hasil keuntungan untuk desa.

Ada lagi peternakan, misalnya ayam kampung, ayam daging, atau ternak babi

"Daging, tidak pernah tidak ada permintaan," kata dia.

Ide ada, modal, dan potensi tersedia, tinggal bagaimana ini diolah oleh sumber daya manusia

"Persoalannya tidak ada pelatihan ke desa bagaimana memulai BUMDes yang profesional, pendamping dana desa belum memiliki kemampuan, karena ini topik spesifik ke pekerjaan, sementara pendamping itu biasanya menguasai topik umum soal pengelolaan dana desa," ujar Pendamping Dana Desa Kabupaten Minut Bidang Bina Ekonomi ini

Harus ada formula pendamping mampu membimbing, mengarahkan, dan menfasilitasi desa agar mampu mengembangkan BUMDes. (ryo)