Kriminal

Menginterogasi Warga Papua Pakai Ular Piton, Indonesia Jadi Sorotan HAM PBB

Jelang pertemuan pertemuan tingkat tinggi Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) di Jenewa, Swiss, 25-28 Februari, Indone

Menginterogasi Warga Papua Pakai Ular Piton, Indonesia Jadi Sorotan HAM PBB
tribunnews
foto interogasi warga papua pakai ular 

TRIBUNMANADO.CO.ID-Jelang pertemuan pertemuan tingkat tinggi Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) di Jenewa, Swiss, 25-28 Februari, Indonesia kembali mendapat soroton dari sejumlah pakar independen badan dunia ini.

Ya pemicunya adalah video viral saat polisi menginterogasi tersangka jambret  Sam Lokon, menggunakan ular piton.

Padahal sebelumnya Polri sudah meminta maaf dan menindak anggota yang melakukan interogasi menggunakan ular itu.

Ternyata Sam Lokon tersebut merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang menyuarakan pemisahan diri dari NKRI.

Lima pakar independen untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendesak investigasi imparsial terhadap dugaan "penganiayaan, pembunuhan, penangkapan ilegal dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi TNI dan Polri terhadap warga asli Papua," begitu bunyi pernyataan yang dirilis Dewan HAM PBB.

Dalam laporannya, kelima pakar menggunakan video interogasi tahanan Papua oleh kepolisian Indonesia dengan meletakkan seekor ular di leher tersangka yang viral beberapa waktu lalu.  

Sam Lokon, pemuda yang diduga mencuri ponsel itu merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Kasus ini merefleksikan pola kekerasan yang menyebar, praktik penangkapan dan penahanan semena-mena, serta metode penyiksaan yang digunakan kepolisian dan militer Indonesia di Papua," tulis para pakar.

"Taktik ini juga sering digunakan terhadap warga asli Papua dan aktivis Hak Asasi Manusia. Insiden teranyar ini bersifat simtomatis atas praktik diskriminasi dan rasisme terhadap warga asli Papua, termasuk dilakukan oleh kepolisian dan militer Indonesia."

"Kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah penggunaan kekuatan secara eksesif oleh polisi dan tentara yang terlibat dalam penegakan hukum di Papua. Hal ini termasuk memastikan mereka yang melanggar Hak Asasi Manusia terhadap suku asli Papua diminta pertanggungjawabannya."

Halaman
1234
Editor: Felix Tendeken
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved