Wawali Kotamobagu Minta ASN Waspada Terhadap Gratifikasi

Wakil Wali Kotamobagu Nayodo Koerniawan meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)untuk berhati-hati terkait gratifikasi

Wawali Kotamobagu Minta ASN Waspada Terhadap Gratifikasi
TRIBUNMANADO/HANDIKA DAWANGI
Wakil Wali Kota Kotamobagu Nayodo Koerniawan meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait gratifikasi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU- Wakil Wali Kota Kotamobagu Nayodo Koerniawan meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kotamobagu untuk berhati-hati terkait gratifikasi.

"Tadi sungguh jelas dan tegas apa yang disampaikan KPK menyangkut gratifikasi. Pesan saya kepada seluruh ASN untuk berhati-hati," ujar Wawali Nayodo usai Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi oleh KPK di Aula Rudis Wali Kota, Selasa (19/02/2019).

Wawali meminta agar ASN waspada jangan sampai terlibat dengan yang namanya gratifikasi.  "Karena institusi penegak hukum sangat serius untuk proses penegakan hukum di Indonesia.  Termasuk saya dan wali kota juga harus berhati-hati," ujar wawali.

Baca: Hari Raya Imlek di Kotamobagu, Betapa Senang Tokoh Tionghoa Ini Dikunjungi Wawali Nayodo

Inspektorat Kotamobagu mengundang dua orang dari Direktorat Gratifikasi KPK yakni Erwin Noorman Gumirlang dan Maria Danastri sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut  memberikan informasi mengenai gratifikasi.

Dalam buku yang dibagikan KPK pada sosialisasi tersebut tertulis mengenai gratifikasi.

Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara (Pn/PN). Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral. Sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah.

Baca: Wawali Lantik PIK-R dan Resmikan SSK di MTS N 1 Kotamobagu

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Penjelasan tersebut diambil dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). (dik)

Penulis: Handhika Dawangi
Editor: Herviansyah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved