Pemilu 2019

TePi: Pilpres Bisa Dongkrak Target Partisipasi Memilih

Taget meleset partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 bisa saja terjadi pada Pemilu 2019 ini bila KPU tidak dapat membangun kepercayaan para pemilih.

TePi: Pilpres Bisa Dongkrak Target Partisipasi Memilih
Istimewa
Pemilu 2019 

Laporan Wartawan Tribun Manado Dedy Manlesu

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANDO - Pemilihan Presiden akan menjadi pendongkrak jumlah pemilih dalam Pemilu 2019 ini.

Menurut Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampow, target Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan 77 persen partisipasi pemilih akan sulit tercapai bila pemilu tahun ini hanya mengagendakan pemilihan legislatif.

Ia menyebut, pencapaian pada pemilu 2014 sebesar hanya 74 persen dari target 75 persen.

Kondisi yang sama bisa saja terjadi pada Pemilu 2019 ini bila KPU tidak dapat membangun kepercayaan para pemilih.

"Jadi kalau masih dalam keadaan seperti ini, saya rasa sulit untuk mencapai target itu," kata Jerry, Selasa (12/2/2019) lalu.

Baca: KPU Bitung Optimistis Capai Target 80 Persen Partisipasi Pemilih

Baca: KPU Sulut Optimistis Partisipasi Pemilih Meningkat di Pemilu 2019

Kata dia, target tersebut bisa saja tercapai karena magnet pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Adanya pemilihan presiden yang menarik masyarakat, di situ sisi optimisnya," ujarnya.

Dia berharap optimisme itu dapat didukung oleh para penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu.

Pasalnya, organisasi pemantau seperti TePI bertindak sebagai sukarelawan mandiri yang hadir untuk memantau situasi di lapangan.

Para sukarelawan dilatih untuk memverifikasi laporan pelanggaran serta melaporkannya ke Bawaslu.

BERITA POPULER:

Baca: Kakek 79 Tahun Ditemukan Terapung di Pantai Pelabuhan Baru Calaca

Baca: Siswi SD di Manado Disetubuhi 2 Kali oleh Pacar Ibunya di Indekos Kecamatan Malalayang

Baca: Mengaku Perawan, Seorang Janda Anak 3 Tipu dan Kuras Harta Duda: Rp 1,4 Miliar!

"Sukarelawan harus mampu meyakinkan Bawaslu berdasarkan data sehingga bisa dinyatakan layak diproses laporannya, itu tanggung jawab pemantau sebagai pelapor," ujarnya.

Maka itu, Bawaslu sebagai penyelenggara harus dapat bijak menentukan kasus-kasus yang dilaporkan, tidak terpaku pada aturan administratif.

"Kadangkala pemantau itu kendala di administrasinya," ujarnya. (*)

Penulis: Dedy Manlesu
Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved