Soal Impor Jagung, Pemerintah Akui Salah Perhitungan

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Impor jagung masih dilakukan pemerintah untuk menutupi kekurangan produksi di dalam negeri. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud.

Ia mengakui ada kesalahan perhitungan pemerintah terhadap data stok jagung yang tersedia. Padahal, ada faktor paceklik di mana produksi terhambat dan hanya bisa mengandalkan stok yang ada. Namun, ternyata stoknya tidak cukup menutupi kebutuhan industri maupun peternak di masa panceklik.

"Sebenarnya potensi penyerapan jagung di dalam negeri ada, tapi kurang mengukur kebutuhan industri. Harusnya saat paceklik sudah bisa mengukur, kita butuhnya sekian," ujar Musdhalifah di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Musdhalifah mengatakan, pemerintah selama ini telah melakukan upaya untuk memperketat impor jagung sambil memperluas tanaman jagung. Hal ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun, ternyata ada hal yang belum terukur sehingga ketersediaan untuk industri dan pakan ternak kurang.

Agak telat melihatnya dan baru melakukan penutupan kebutuhan petani dengan impor," kata Musdhalifah.

Ke depannya kata Musdhalifa, perlu ada perbaikan data dan sistem informasi terkait kebutuhan dalam negeri untuk komoditas jagung. Ia menambahkan, kemungkinan data yang dimiliki saat ini kurang sinkron antara produksi dan perkiraan kebutuhan di masa paceklik.

Sementara itu, jangkauan kebutuhan sangat luas tak berimbang dengan logistik yang terbatas. Dengan demikian, perlu adanya pengukuran produsen dan konsumen secara lebih mendetil untuk pemerataan stok.

Misalnya, saat di Jawa mengalami kelangkaan jagung, di Sumatera Utara produksi jagung melimpah karena panen raya.

"Ke mana jagungnya pergi? Mungkin industri kita menyerap besar sekali," kata Musdhalifah. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jagung Masih Impor, Pemerintah Akui Salah Perhitungan ", https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/14/150759326/jagung-masih-impor-pemerintah-akui-salah-perhitungan.