Membagikan 1.313 Sertifikat Tanah: Begini Sambutan Massa di Likupang kepada Gubernur

TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Ribuan warga Likupang, Kabupaten Minahasa Utara senang bisa menerima sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Rabu (13/2/2019).

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyerahkan sertifikat kepada 12 perwakilan dari 1.313 warga. Mereka antusiasme ketika Olly menyapa dalam penyerahan sertifikat.

Mereka berteriak. "Hidup Olly, hidup Olly". Setelah acara seremonial selesai. Olly pun memberi pesan kepada warga Likupang.

Olly berpesan untuk menggunakan sertifikat ini sebaik mungkin. Jika ini membangun usaha sebagai modal, masyarakat bisa menggadaikan sertifikat ini di bank.

"Sertifikat ini bisa memberi modal usaha untuk masyarakat. Saya akan mendorong Bank SulutGo untuk mempermudah kredit usaha rakyat bagi warga," ujarnya usai kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya Olly mengapresiasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Sulawesi Utara, juga BPN Minut atas kerja kerasnya mencapai 100 persen target tahun 2018 di antaranya pengukuran 5.500 bidang tanah dan 3.840 sertifikat.

Olly mengatakan, program PTSL ini berkat program Presiden Jokowi, dengan tujuan mengurangi sengketa tanah, khususnya di Sulut. Program ini agar tak ada lagi sertifikat yang tumpang tindih.

"Dulu satu tanah ada dua sertifikat. Tahun 2019 ini tak lagi ada sertifikat ganda di lapangan. Ini bisa karena Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selama empat tahun, kementerian telah menyalurkan 11,4 juta sertifikat," katanya.

Ini merupakan program yang baik dari Jokowi di periode pertama kepemimpinannya. Di lima tahun ini, Olly menyebut sertifikat PTSL se-Indonesia rampung 50 persen. Sebelum ada program PTSL ini masyarakat harus mengeluarkan paling tidak Rp 1,2 juta per sertifikat. Makin besar tanah, makin mahal.

"Program baik in harus dibantu. Ini program berkelanjutan. Karena tugas pemerintah hadir di tengah masyarakat. Target tahub 2024 tak ada lagi sengketa tanah di Indonesia. Pemetaan tanah dari Sabang sampai Merauke.

Olly meminta kepada BPN agar melaksanakan program ini di wilayah pemukiman warga, meski banyak wilayah perkebunan. Sebab sertifikat PTSL bisa membantu warga untuk jadi modal usaha. "Peran serta kepala desa membantu aparat BPN sangat penting. Ini agar program berjalan baik," ujarnya.

"Saya memberikan apresiasi atas kerja kerasnya sehingga target program di Minahasa Utara mencapai 100 persen sekaligus mencegah terjadinya sengketa tanah karena pendataan yang akurat," ungkap Olly.

Ia mengharapkan agar yang menikmati pembangunan di Sulut khususnya di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang akan dibuka di Likupang. Adapun kegiatan ini turut dihadiri Sekda Minut Jemmy Kuhu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulut Fredy Kolintama. (ryo/fin)