Pendampingan Ribuan ODHA Sulut Terancam, Langkah KPA Terantuk Anggaran

Laporan Wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Langkah advokasi, edukasi dan pendampingan terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Sulawesi Utara tertatih.

Apa pasal? Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) pusat dibubarkan. Konsekuensi logisnya, tak ada lagi penganggaran lewat APBN.

Demikian pula bantuan dari lembaga donor seperti Global Fund dan lainnya pun berhenti.

Dampak langsung dari kebijakan tersebut langsung dirasakan KPA Provinsi Sulut. Ada harapan meski KPA di tingkat nasional dibubarkan, KPA tingkat provinsi--yang sesuai arahan Mendagri dipertahankan--akan ditopang pendanaan pemerintah provinsi

Ketua Tim Asistensi KPA Sulawesi Utara, Jerry G. Tambun SH LLM Sjd mengungkap, hampir dua tahun KPA Sulut bekerja tanpa ditopang penganggaran Pemprov Sulut

"Sejak 2017 teman-teman bekerja sukarela," ujar Tambun kepada Tribun Manado, Rabu (6/2/2019).

Ia berharap Pemprov Sulut memperhatikan KPA yang selama ini memegang kunci penanganan ribuan ODHA.

"Hasil konsultasi kami, ada anggaran tapi anggaran untuk pengobatan yang ditata di Dinas Kesehatan Daerah (Sulut)," ujarnya.

Sementara, menurut Pakar Hukum Kesehatan itu, bicara penanggulangan AIDS bukan hanya soal penanganan medis atau pengobatan. Justru yang paling penting ialah edukasi dan pencegahan.

"KPA selama ini yang melakukan edukasi, pencegahan lewat diskusi, turun ke komunitas-komunitas kunci. Bagaimana bisa maksimal jika tak didukung pendanaan?" katanya.

Apalagi, KPA yang melakukan pendampingan terhadap ribuan ODHA di Sulawesi Utara.

"Kampanye melawan stigma itu yang sulit. Dampak sosial ODHA yang paling mematikan. Bagaiman melawan diskriminasi," ujar Tambun.

Ia berharap, Pemda tak melihat persoalan ODHA dari sisi kesehatan semata. Perlu juga merujuk faktor sosial ekonomi. "Ini lintas sektor," katanya.

Staf advokasi KPA Sulut mengakui, sejak tak adanya dukungan dana dari pemda, kegiatan advokasi, edukasi dan pendampingan bisa dibilang mandek.