Dipimpin Agum Gumelar, Daerah Identik dengan Kopassus Dukung Jokowi-Ma'aruf

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ratusan relawan Bravo Cijantung mendeklarasikan dukungannya untuk calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bravo Cijantung adalah kelompok yang mengklaim sebagai anak-anak purnawiran TNI.

Deklarasi itu dihadiri mantan Komandan Jenderal Kopassus Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Pantauan Kompas.com, Agum hadir sekitar pukul 14.30 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja berwarna abu-abu.

Baca: Dituduh Jokowi Pakai Konsultan Asing Amerika, TKN: Perlu Dicek Berita, Jangan-jangan juga Hoaks

Baca: Harga Jahe di Pasar Tutuyan Boltim Naik Rp 10.000 per Kilogram

Dalam deklarasi, Agum mengatakan, selama ini Cijantung kerap diidentikan dengan Kopassus.

Dan Kopassus kerap diidentikan dengan Prabowo Subianto, salah seorang calon presiden pada Pilpres 2019.

Namun, kata Agum, Bravo Cijantung justru tidak mendukung Prabowo, melainkan Jokowi.

"Selama ini Cijantung diidentikkan dengan Kopassus, Kopassus diidentikkan dengan Prabowo Subianto. Hal itu tidak benar," kata Agum di hadapan ratusan relawan yang berseragam kaos putih, di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (5/2/2019).

Agum menjelaskan, terminologi 'anak Cijantung' sendiri merujuk kepada sejumlah kompleks militer yang terdiri dari berbagai satuan AD, Kostrad, Kavaleri, Paspampres, termasuk Kopassus.

Ada pula Cijantung II yang merupakan kompleks pamen/pati AD dari berbagai kesatuan.

Agum dan danjen-danjen Kopassus juga sebagian berumah dinas di Cijantung II.

Deklarasi Relawan Bravo Cijantung, kata Agum, bertujuan untuk menegaskan dukungan ke paslon nomor urut 01.

"Deklarasi ini dimaksudkan untuk menyangkal dari kelompok-kelompok yang mendukung paslon 02 yang mengatasnamakan seluruh anak Cijantung," tandas Agum.

Sebelumnya Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menegaskan, pihaknya tetap menjunjung tinggi netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang.

"Sesuai UU No 15 Tahun 2011 dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai dasar hukum secara jelas menyatakan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis," tegasnya.