Soal Nasib Indonesia 5 Tahun Kedepan, Wiranto Harap Masyarakat Tidak Keliru Memilih Pemimpin
Wiranto berpesan agar masyarakat tidak sembarangan memilih pemimpin dalam Pemilihan Umum Pemilu 2019.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berpesan agar masyarakat tidak sembarangan memilih pemimpin dalam Pemilihan Umum ( Pemilu) 2019.
Wiranto menekankan, urusan pemilu bukanlah hal sepele sebab masa depan bangsa menjadi taruhannya.
"Bukan memilih pemimpin, tapi bagaimana kita menentukan nasib negeri ini 5 tahun ke depan dengan cara memilih pemimpin," kata Wiranto saat memberikan sambutan di hadapan jajarannya, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).
"Maka berkali-kali saya katakan, jangan keliru memilih pemimpin," imbuh dia.
Baca: Fitur Baru WhatsApp (WA), Bisa Dikunci dan Dibuka Pakai Wajah & Sidik Jari
Baca: Fadli Zon Minta Jokowi Ungkap Nama Konsultan Asing Yang Dituduhkan Kepada Prabowo-Sandi
Menurutnya, pemimpin yang dipilih harus berpengalaman. Jika tidak memiliki keahlian, kekacauan akan terjadi.
Wiranto mengambil perumpamaan ketika berwisata dengan naik bus. Tentu orang akan memilih sopir yang sudah berpengalaman dengan medan yang akan dilalui agar selamat sampai tujuan.
Kemudian, Wiranto mengaku telah berkali-kali mengungkapkan agar tidak memilih pemimpin yang "gendeng" atau "brengsek".
Sayangnya, kata dia, masyarakat tidak memahami ucapannya bahwa memilih pemimpin yang salah akan berdampak hingga ke generasi berikutnya.
"Karena kalau negeri ini dipimpin oleh orang yang salah, kita semua yang akan dapat dampaknya, bahkan tidak kita, anak dan cucu kita kena dampak dari kesalahan kita memilih pemimpin," jelasnya.
Oleh karena itu, ia pun mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan polisi, untuk mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang berpengalaman.
Baca: Osvaldo Haay Tinggalkan Timnas U-22 Indonesia Demi ke Luar Negeri
Baca: Asap Putih Kebiruan Masih Keluar dari Puncak Karangetang
Sebagai informasi, PNS, anggota TNI, dan polisi diwajibkan netral dalam pemilu. Bahkan, anggota TNI dan polisi tidak memiliki hak memilih.
Meski begitu, Wiranto menilai, mereka boleh mengedukasi masyarakat agar tidak asal memilih pemimpin.
"Anda memang tidak berhak memilih yang masih jadi prajurit TNI, polisi, tapi boleh menyampaikan ke publik, mencerahkan ke publik, jangan salah pilih pemimpin," ungkap dia.
Artikel ini telah tayang sebelumnya di Kompas.com dengan judul Wiranto: Jangan Keliru Memilih Pemimpin
