Pemda Pindahkan Rekening Daerah dari Bank SulutGo, Gubernur Tegaskan Asal Utang PNS Tetap Bayar

Pemda Pindahkan Rekening Daerah Dari Bank SulutGo, Gubernur Tegaskan Asal Utang PNS Tetap Bayar

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Rencana pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo sejumlah pemda kabupaten/kota di Sulut masih bergulir.

Pemkab Bolmong sudah pindah sejak tahun, lalu rencana Tomohon dan Manado bakal menyusul.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, prinsipnya daerah wajib menempatkan kas di bank umum yang sehat.

Pemindahan kas ke bank lain, bukan masalah utamanya.

"Permasalahannya PNS sudah jaminkan gaji di Bank SulutGo. Pindah RKUD tidak apa-apa, tapi bayar utangnya," kata dia kepada wartawan di Kantor Gubernur, Jumat (1/2/2019).

Baca: RKUD Pemkab Bolsel Tetap di Bank SulutGo

Baca: Bank SulutGo Raup Laba Rp 350 Miliar pada Tahun 2018

Baca: OJK Suluttenggo: Bank SulutGo Ingin Ganti Direksi, Silakan Saja tapi Penuhi Syarat Ini

PNS pinjam uang di bank juga tanggungjawab kepala daerah, sewaktu meminjam uang ada syarat atas persetujuan pimpinan. Berjenjang dalam lingkup pemerintahan

"Kalau kredit macet tanggung jawab juga kepala daerah," ungkap dia.

Ini soal etika, tanggung jawab ketika memberi izin pinjaman.

"Intinya silahkan pindah bank asal utang dipotong. Ngak ada masalah," kata Gubernur.

Sebelumnya, Dirut Bank SulutGo, Jefry Dendeng mengatakan, sejauh ini baru Pemkab Bolmong yang memindahkan Rekening Kas Umum Daerah, tapi modal atau saham di Bank Sulut tetap ada.

Dulu waktu RKUD Pemkab Bolmong masih di Bank SulutGo sebulan uang yang dikucur pusat sekitar Rp 70 miliar, itu sekaligus menepis ada uang simpanan sampai triliunan rupiah.

Dana itu tak lama bertahan, karena langsung disalurkan untuk keperluan Pemkab

"Kalau modal memang tidak berdampak," kata dia.

Kas memang bisa dipindah, tapi kalau saham harus dijual, kalau dijual memungkinkan dibeli swasta

Ia menegaskan, dari sisi permodalan bank SulutGo sangat kuat, tahun lalu berhasil membukukan keuntungan Rp 350 miliar.

Jadi persoalan potensi terjadi kredit macet. Khusus Pemkab Bolmong, ada 2.900 lebih PNS yang meminjam uang ke Bank SulutGo, totalnya sekitar Rp 480 miliar

"Bukan pindah kas yang menjadi masalah tapi potensi kredit macetnya, karena para PNS ini sudah mengambil kredit di Bank Sulut, dan penyaluran gaji yang dipindahkan akan mengakibatkan kredit macet," kata dia.

Buntut-buntunya bisa mengakibatkan proses hukum. Belum lagi para PNS akan kena BI Checking. (ryo)