Usai Rebut Kekuasaan di Venezuela, Rekening Juan Guaido Dibekukan
Sejumlah negara di Amerika Utara dan Selatan menentang usulan pelibatan pasukan militer untuk menyelesaikan kemelut politik di negara itu.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, VENEZUELA - Mahkamah Agung Venezuela melarang pemimpin oposisi Juan Guaido meninggalkan negara itu dan membekukan rekening banknya.
Langkah ini dilakukan di tengah perebutan kekuasaan yang makin memanas, setelah Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pekan lalu.
Guadino mendapatkan dukungan AS dan sejumlah negara lainnya, sementara Presiden Nicolás Maduro didukung negara-negara sekutunya, termasuk Rusia.
Sementara itu, sejumlah negara di Amerika Utara dan Selatan menentang usulan pelibatan pasukan militer untuk menyelesaikan kemelut politik di negara itu.
Menteri Luar negeri Peru, Nestor Popolizio mengatakan Kelompok Lima - yang beranggotakan 14 negara, termasuk Kanada, yang didirikan pada 2017 dan mendukung solusi damai dalam mengatasi krisis di Venezuela - menentang "intervensi militer".
Sebelumnya, sejumlah pejabat AS menyatakan sudah mempersiapkan semua opsi penyelesaian krisis Venezuela.
Krisis ekonomi yang menghantam Venezuela melahirkan kemarahan rakyat melalui unjuk rasa yang berujung kekerasan dalam beberapa pekan terakhir.
Unjuk rasa itu mulai merembet ke seluruh negeri sejak Maduro kembali berkuasa pada 10 Januari lalu setelah meraih kemenangan dalam pemilu kontroversial yang ditolak kubu oposisi.
Setidaknya 40 orang diyakini tewas dan ratusan orang lainnya ditangkap sejak 21 Januari, kata PBB.
Mahkamah Agung, yang setia kepada Maduro, dengan cepat menyetujui permintaan Jaksa Agung Tarek William, Selasa lalu, yang memintanya mengambil "tindakan pencegahan" terhadap Guaido.
Pemimpin oposisi itu "dilarang meninggalkan negara itu" sampai penyelidikan tingkat awal selesai setelah dia dituduh "mengusik perdamaian", kata ketua MA Maikel Moreno.
Sebagai pemimpin lembaga legislatif Majelis Nasional, Guaido memiliki kekebalan dari tuntutan hukum kecuali ada keputusan dari lembaga hukum tertinggi di negara itu.
Berbicara kepada wartawan ketika tiba di gedung parlemen, pemimpin oposisi itu mengatakan upaya pencegahan atas dirinya "bukan hal baru".
"Saya tidak abaikan ancaman, atau penganiayaan yang kami alami, tetapi kami di sini, akan terus melanjutkan aksi kami," katanya. (*)
