Tumbelaka Sebut Bukan Hanya Partai Gerindra Yang Calonkan Mantan Narapidana

Pengamat politik Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka mengatakan berdasarkan pemberitaan nasional, ada 16 partai politik yang memiliki caleg mantan

Tumbelaka Sebut Bukan Hanya Partai Gerindra Yang Calonkan Mantan Narapidana
Istimewa
Taufik Tumbelaka 

Laporan Wartawan Tribun Manado Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Partai politik yang mencalonkan narapidana tak hanya Gerindra, seperti penyampaian Jokowi dalam debat capres dan cawapres pertama.

Baca: Siapa Penyanyi Kosong Dua? Ternyata, Duo Kembar Penyanyi Buruh Bagasi

Baca: Tertangkapnya Sinen, Penyanyi Lagu Kosong Dua, Polresta Manado Akan Lakukan Ini

Baca: Penyanyi Lagu Kosong Dua Ditangkap Tim Macan Polresta Manado, Ini Kasusnya!

Pengamat politik Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka mengatakan berdasarkan pemberitaan media nasional, ada 16 partai politik yang memiliki caleg mantan narapidana.

Baca: Update Buaya Makan Manusia - Polres Tomohon Bicara Hasil Autopsi, Polda Sulut Bahas Tersangka

Baca: Kematian Deasy Tuwo Masih Misteri: Polisi Buru WN Jepang Pemilik Buaya

"PDIP juga ada, partai pengusung paslon nomor satu juga ada caleg narapidana korupsi. Gerindra juga dan partai pengusung paslon nomor dua mengusung calen mantan narapidana korupsi," ujarnya Jumat (18/1).

Terkait pernyataan Jokowi tersebut, menurut Tumbelaka, itu takkan pengaruh ke Gerindra. Karena jika Gerindra balik menyerang dan mengungkap partai-partai pengusung mantan narapidana korupsi, bisa menyerang kubu Jokowi.

"Tak hanya legislator, ada juga kepala daerah yang korupsi. Dari PDIP maupun partai pengusung Jokowi, sebaliknya juga Gerindra. Partai yang menyatakan tak mencalonkan mantan narapidana hanya PSI," ujarnya.

Harus ada pembinaan dari internal parpol. Jika ada kader partai yang terpilih, kemudian melakukan korupsi, Tumbelaka mengusulkan agar ketua parpol juga turut menanggung kerugian negara.

"Karena kan yang memberi rekomendasi adalah ketua parpol, sehingga kalau memang berani, kalau kader terlibat korupsi, ketua parpol juga menanggung kerugian negara," ujarnya.

Selanjutnya jangan ada lagi mahar politik. Sebab menurutnya, korupsi juga terjadi karena ada mahar politik. Kemudian sistem gaji dan tunjangan legislator maupun kepala daerah.

"Itu semua kembali pada komitmen pada elit, paling enggak bisa dikurangi. Yang saya maksud dari korupsi, yakni yang disengaja, yang memperkaya diri sendiri. Karena ada korupsi karena kelalaian administrasi," ujarnya. (fin)

Penulis: Finneke Wolajan
Editor: Nielton Durado
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved