Mengapa Youtuber, Selebgram dan Vlogger akan Dikenakan Pajak? Sri Mulyani Sebut Nama Ria Ricis

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut nama youtuber Ria Ricis saat menjelaskan tentang pajak negara saat berbicara dalam kuliah umum di Unsrat manado.

Mengapa Youtuber, Selebgram dan Vlogger akan Dikenakan Pajak? Sri Mulyani Sebut Nama Ria Ricis
Tribun Manado
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Rektor Unsrat Ellen Kumaat dalam kuliah umum di auditorium Unsrat, Kamis (17/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Manado Christian Wayongkere

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati SE MSc PhD menjadi pembicara utama dalam kuliah umum di Auditorium Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Kamis (17/1/2019).

Rektor Unsrat Prof DR Ir Ellen Joan Kumaat MSc DEA menjadi moderator dalam kuliah umum tersebut.

Sri Mulyani menyampaikan lima poin penting dalam materi kuliah umum yang dihadiri para mahasiswa Unsat dan perwakilan sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Utara.

Pertama, kebijakan fiksal dalam perekonomian di Indonesia dan sedikit dunia, kondisi pertumbuhan perekononiam global, realisasi APBN 2018, kebijkan fiskal dalam APBD 2018 dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dan kuangan daerah.

Menteri Sri Mulyani menyampaikan materi dalam kuliah umum di auditorium Unsrat, Kamis (17/1/2019).
Menteri Sri Mulyani menyampaikan materi dalam kuliah umum di auditorium Unsrat, Kamis (17/1/2019). (Tribun Manado)

Baca: Mahasiswa Cegat Sri Mulyani untuk Swafoto, Ini Lima Poin Penting dalam Kuliah Umum di Unsrat Manado

Baca: Ini Respons Sri Mulyani Terkait Prabowo yang Kritik Rasio Pajak Masih Rendah

Pada kesempatan itu Sri Mulyani menjawab sejumlah pertanyaan kritis yang dilontarkan tiga mahasiswa.

"Minta tanggapan dari Ibu Menteri mengenai selebgram, youtubers dan vlogger yang akan dikenakan pajak," tanya seorang mahasiswa pria dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fispol).

Terlebih dahulu Sri Mulyani memberikan penjelasan mengenai pengertian pajak sebelum masuk pada jawaban inti si penanya.

Kata pengajar tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tersebut, pajak diterima dari pendapatan masyarakat adalah mandat konstitusi.

Baca: Sri Mulyani Soroti Pejabat Daerah yang Bolak-balik ke Kemenkeu hingga 46 Kali

Baca: Menteri Keuangan Sri Mulyani : Rp 3 Triliun Akan Dibagi ke 8.122 Kelurahan

“Undang-undang dasar kita, konstitusi, mengatakan, dalam rangka untuk menyelenggarakan dan menjaga kedaulatan negara, maka dilakukanlah apa yang disebut kegiatan perjakan,” kata dia.

Halaman
123
Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved