Untuk Perangkat Desa: Fasilitas BPJS dan Gaji Setara dari Jokowi

Ribuan orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), hadir memenuhi Istora Senayan,

Untuk Perangkat Desa: Fasilitas BPJS dan Gaji Setara dari Jokowi
Istimewa/tribunnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada deklarasi dukungan alumni dari sejumlah universitas di Plaza Tenggara GBK Senayan, Jakarta, Sabtu (12/1/2019). Jokowi menggunakan sepeda buatan anak bangsa pada acara tersebut selain para alumni UI, sejumlah alumni dari berbagai alumni juga hadir, seperti Alumni Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Trisakti. (Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ribuan orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), hadir memenuhi Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1).  Mereka yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia ini, datang ke Jakarta untuk menagih janji Presiden Jokowi terkait pengangkatan perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Umum PPDI, Mujito, pertemuannya dengan Jokowi kali ini merupakan jawaban dari Pemerintah Indonesia terkait tuntutan PPDI. "Bapak Presiden sudah siap mengeluarkan Peraturan Pemerintahnya," ujar Mujito.

Dalam pidato sambutannya di depan massa PPDI,  Jokowi menegaskan, pemerintah telah memutuskan semua perangkat desa di Indonesia akan mendapatkan penghasilan setara dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) Golongan 2A.

"Peraturan Pemerintah nomor 43 dan 47 akan segera direvisi. Saya sudah perintahkan paling lama dua pekan setelah ini," ujar Jokowi.

Selain penyetaraan penghasilan, Jokowi juga memberikan informasi bahwa seluruh kepala desa dan perangkat desa, akan mendapatkan fasilitas dari BPJS.  "Tadi saya juga sudah diberikan informasi bahwa BPJS juga akan diberikan kepada seluruh kepala desa dan perwakilan desa," jelas Jokowi, yang langsung disambut dengan tepuk tangan meriah.

Jokowi menyatakan perhatian pemerintah sekarang di tahun 2015 telah mengucurkan dana sebesar Rp 20,7 triliun di tahun 2015. Di tahun 2016 telah diberikan Rp 47 triliun. 

Kemudian di tahun 2017 telah diberikan 60 trilliun rupiah, tahun 2018 sudah diberikan 60 triliun rupiah, dan di tahun di tahun 2019 diberikan 70 triliun rupiah. Totalnya sampai tahun 2019 telah gelontorkan 257 triliun kepada desa-desa yang ada seluruh Indonesia.

Jokowi memastikan, meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, dengan menaikkan gajinya setera pegawai negeri sipil (PNS) golongan II A. "Sudah kita putuskan bahwa penghasilan tetap, perangkat desa segera disetarakan dengan golongan IIA," ujar Jokowi.

Berdasarkan Peraturan Pemerimtah Nomor 30 Tahun 2015, gaji pokok PNS untuk golongan II A senilai Rp 1.926.000 per bulan.  Menurut Jokowi, agar peningkatan kesejahteraan perangkat desa tersebut terlaksana dengan baik, pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Nomor 2014 dan PP 47 Tahun 2015.

 "Saya sudah perintah paling lama dua pekan setelah ini. Jadi bapak ibu sekalian, ditunggu dua minggu akan segera dikeluarkan revisi PP, sehingga bisa dilaksanakan," ucap Jokowi.

Dengan adanya peningkatan kesejahteraan tersebut, Jokowi pun meminta perangkat desa agar tidak melakukan aksi demo di depan Istana Kepresidenan pada hari ini.  "Jadi setelah kita bertemu di sini, bapak ibu tidak usah demo depan Istana," ucap Jokowi.

Sebelumnya,  Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan PPDI  hendak demo depan Istana Merdeka, namun secara mendadak Presiden bersedia menerima langsung. Dan karena hujan, diarahkan tempat di Istora Senayan Jakarta.  Presiden menyetujui aspirasi peningkatan penghasilan tetap perangkat desa setara dengan PNS golongan II/a yang bersumber dari APB Desa.

Presiden kemudian memerintahkan Mendagri, Menkumham, Menkeu, Seskab, KSP, Mensesneg dan stake holder terkait lainnya untuk segera dilakukannya revisi PP Nomor 43 Tahun 2014.

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam dua minggu ini sudah selesai sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan dimaksud. (tribun network/sen)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved