Isu Prabowo Mundur Untungkan Jokowi: Gerindra Sulut Tunggu Instruksi

Eskalasi politik diwarnai kejutan. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengancam mundur

Isu Prabowo Mundur Untungkan Jokowi: Gerindra Sulut Tunggu Instruksi
antara
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) menyapa pendukung saat akan menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (14/1/2019). Prabowo-Sandiaga menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema "Indonesia Menang" yang merupakan tagline visi dan misinya. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Eskalasi politik diwarnai kejutan. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengancam mundur dari Pilpres 2019 jika terjadi banyak kecurangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Ancaman kubu Prabowo mundur itu dinilai menguntungkan petahana, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Djoko Santoso, Ketua Bandan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, sangat mendukung keputusan Prabowo. Bahkan, Djoko tidak keberatan jika dipidanakan gara-gara mundur dari Pilpres 2019.

"Saya dukung dong, dia pimpinan saya. Karena kami lulus SMA, 18 tahun (masuk TNI) itu sudah teken kontrak, ada itu. Bahwa prajurit itu akan bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran. Pidana, pidanakan saja. Kami sudah kontrak mati kok," ujar Djoko.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggapi ancaman kubu Prabowo yang akan mundur jika ada kecurangan di Pilpres 2019. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, UU Pemilu (lihat grafis) sudah mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilpres, termasuk kemungkinan bagi pasangan calon untuk mengundurkan diri. "Kami belum berkomentar, tapi yang pasti segala sesuatu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," kata Wahyu.

Pada pasal 229 dijelaskan bahwa parpol atau gabungan parpol dalam mendaftarkan bakal capres-cawapres ke KPU wajib menyerahkan surat pernyataan dari bakal pasangan calon yang menyatakan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.

Wahyu melanjutkan, terkait tudingan yang menyebut KPU tidak netral dalam pemilu, pihaknya menolak dengan tegas. "Kami netral. Coba kami tidak netral dalam hal apa? Kami sudah sampaikan di media bahwa kami tidak tunduk kepada TKN ataupun BPN. Kurang jelas apa netralitas kami,"ujar Wahyu.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tidak mempermasalahkan wacana mundurnya Prabowo dari pilpres. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, jika mundur dari pencalonan itu sepenuhnya menjadi hak Prabowo. Namun, ada konsekuensi yang harus diterima jika mundur dari pencalonan Pilpres 2019.

"Ya kalau mundur silahkan mundur. Cuma harus diingat, mundur itu kena denda, yang kedua pidana," kata Karding. Ia mengatakan mundurnya Prabowo bisa didasari, karena kecurigaan Prabowo mengenai kecurangan dalam pemilihan umum 2019.

Meski Prabowo, ucap Karding, tak bisa membuktikan hal tersebut. Prabowo ditengarai Karding ingin mem-framing opini. Terutama mengenai pemilu dikangkangi kepentingan petahana.

Karding berpandangan wacana itu menimbulkan dampak negatif dan positif. Negatifnya, ada upaya delegitimasi pemilu. "Ini berbahaya bagi delegitimasi terhadap KPU sekaligus juga delegitimasi terhadap pemerintahan," kata Karding.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved