Berita di Sulut

Kabar Terbaru soal Pengangkatan Honorer K1 dan K2 Provinsi Sulut

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Kabar Terbaru soal Pengangkatan Honorer K1 dan K2 Provinsi Sulut
TRIBUNMANADO/ALEXANDER PATTYRANIE
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Dr Femmy J Suluh MSi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Honorer Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2) tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hingga saat ini belum ada pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Dr Femmy J Suluh MSi saat ditemui Tribun Manado di ruang kerjanya, gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Kamis (03/01/2019).

"Kalau jalur K1 dan K2 masih menunggu juknis (petunjuk teknis)," ujar dia.

Sedangkan saat ini, lanjut dia, masih berproses jalur umum yang beberapa waktu lalu dilakukan seleksi.

Kemudian, kata dia, untuk para THL harus mengikuti seleksi seperti jalur umum.

"Untuk penerimaan THL masih menunggu, tergantung kebutuhan," kata Femmy.

Baca: Fakta-fakta Warga Keracunan Makanan di Langowan: Kronologi, Ibu Hamil Korban hingga Bear Brand Ludes

Baca: 25 Populer di Sulut 2018: Rully Kusu-kusu, Gadis Pendoa, Lamar Jenazah Kekasih, Cinta Guru-Siswi SMP

Baca: 5 Populer 2018: Film Tampilkan Hubungan Intim Sungguhan hingga Artis Disebut Miliki Payudara Indah

Baca: 5 Berita Populer di Bitung pada 2018: Bercinta dengan Tante Girang Hingga Siswi SMP Jual Temannya

Baca: 6 Terpopuler di Manado pada 2018: Lamar Jenazah Kekasih, Rully Kusu-kusu hingga Prostitusi Online

Dilansir dari Kompas.com,  Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, aturan PPPK ini sangat diperlukan.

"Saya berharap skema PPPK ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, berbasis sistem merit, sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," kata Moeldoko melalui keterangan tertulisnya, Minggu (2/12/2018).

Halaman
12
Penulis: Alexander Pattyranie
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved