Polda Sulut Ketambahan Pos Polisi Perbatasan, ini Kata Irjen Bambang Waskito

Polda Sulut Ketambahan Pos Polisi Perbatasan, ini Kata Irjen Bambang Waskito

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) ketambahan  pos polisi perbatasan.

Kapolda Sulut, Irjen Pol Bambang Waskito didampingi Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Depri Pontoh dan Kapolres Kotamobagu, AKBP Gani Siahaan meresmikan Pos yang berdiri di Kecamatan Pinogaluman Selasa (18/12/2018) kemarin.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, pengguntingan pita dan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas di pos polisi oleh Kapolda Sulut.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bupati Bolmong Utara dan PT J. Resources Bolaang Mongondow, serta semua pihak yang telah ikut berperan sehingga pembangunan Pos Polisi Perbatasan di Desa Buko ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama," kata Kapolda saat membawakan sambutan.

Kapolda berharap dengan diresmikannya Pos Polisi Perbatasan dapat difungsikan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi memelihara situasi kamtibmas yang kondusif di daerah ini.

"Pos Polisi ini juga diharapkan mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Polri yang Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya), sehingga kehadiran pos polisi ini bagi anggota yang melaksanakan tugas mampu menangkal setiap kejahatan yang terjadi di wilayah pantai utara Bolmong ini," harapnya.

Sebagaiamana diketahui, jalur pantai utara atau yang terkenal dengan sebutan jalur Pantura merupakan jalur utama jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan 5 provinsi. Yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat yang cukup ramai sebagai jalur perekonomian.

Dengan hadirnya Pos Polisi ini dapat digunakan sebagai tempat koordinasi antara Polri, TNI dan stakeholders terkait lainnya dalam memelihara kamtibmas.

‎Kedepan pos polisi perbatasan tidak akan maksimal jika tidak mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah dan TNI sebagai partner Polri dalam melaksanakan tugasnya ditengah-tengah masyarakat sebagai implementasi soliditas dalam memperkokoh NKRI.