Bawaslu Bitung Gandeng Media untuk Turut Serta Mengawasi Pemilu 2019

Dalam Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng media massa

Bawaslu Bitung Gandeng Media untuk Turut Serta Mengawasi Pemilu 2019
Tribun manado / Chintya Rantung
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng media massa untuk membantu pengoptimalan partisipasi masyarakat dalam pemilu 

Bawaslu Bitung Gandeng Media untuk Turut Serta Mengawasi Pemilu 2019

TRIBUNMANADO.CO.ID,BITUNG - Dalam Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng media massa untuk membantu pengoptimalan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Media massa diharapkan dapat menjadi instrumen yang menjembatani komunikasi antar-stakeholder dalam pemilu.

Hal ini terungkap dalam rapat yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Bitung, Rabu (12/12/2018).

Rapat dalam kantor tersebut dipimpin Ketua Bawaslu Kota Bitung Debby Londok, Zulfikly Densi dan Josef Sammy Rumamby dengan menghadirkan narasumber Patria Pombengi, Pemimpin Redaksi salah satu media lokal di Sulawesi Utara.

Pada kesempatan itu, Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPPS) Bawaslu Bitung, Zulkifly Densi menjelaskan beberapa metode kampanye, ada dua hal belum dapat dilakukan.

"Meskipun kampanye sudah dimulai ada dua hal yang belum dapat dilakukan, rapat umum dan iklan kampanye melalui media massa. Dua metode belum bisa dilakukan peserta pemilu," ungkapnya.

Baca: Diduga Manfaatkan Program Jejak Petualang,Timses Caleg Dapil Ranoyapo Dilaporkan Trans7 ke Bawaslu

Baca: Bawaslu Minsel Minta Pers Berikan Informasi yang Mendidik Masyarakat

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHH) Bawaslu Bitung, Sammy Joseph Rumamby menjelaskan, Berdasarkan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bentuk metode kampanye yang sah, yaitu Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Ada juga kampanye di media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar.

"Untuk mencapai tujuan ini, Bawaslu telah melakukan beberapa langkah, di antaranya melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait peraturan perundang-undangan pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu, menyampaikan peringatan kepada KPU, parpol, dan pemerintah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, serta menyampaikan laporan kepada KPU apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam proses pemilu," jelasnya.

Ketua Bawaslu Kota Bitung Debby Londok menambahkan, Bawaslu sangat membutuhkan kerja sama dengan pers dalam rangka pengawasan.

“Sinergitas antara Bawaslu dan media sangat dibutuhkan, apalagi terkait pengawasan pelaksanaan Pemilu,” bebernya.

Sementara Patria Pombengi, menjelaskan tugas media dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Baca: Peringatan HUT Ke-19 DWP Bitung Jadi Momentum Refleksi dan Evaluasi

"Media bisa menjadi informan untuk melaporkan adanya penyimpangan proses pelaksanaan pemilu.

Terkait peran media harus tahu menerima iklan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilu, yaitu hanya dibatasi 21 hari sebelum hari H yaitu 23 Maret sampai dengan 13 April 2019 .

Penulis: Chintya Rantung
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved