Sitaro Bakal Dapat Tambahan Tenaga Dokter Spesialis

Kabupaten Kepulauan Sitaro bakal mendapatkan tambahan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis.

Sitaro Bakal Dapat Tambahan Tenaga Dokter Spesialis
Ist
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) antara Kementerian Kesehatan yang diwakili Kepala Badan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Kaban PPSDM) drg Usman Soemantri MSc dan Wakil Bupati Sitaro John Palandung, di El Royale Hotel, Jakarta pada Kamis (06/11/2018). 

Laporan wartawan Tribun Manado Alpen Martinus

TRIBUNMANADO.CO.ID, SITARO - Kabupaten Kepulauan Sitaro bakal mendapatkan tambahan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis.

Kepastian tesersebut diperoleh setelah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) antara Kementerian Kesehatan yang diwakili Kepala Badan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Kaban PPSDM) drg Usman Soemantri MSc dan Wakil Bupati Sitaro John Palandung, di El Royale Hotel, Jakarta pada Kamis (06/11/2018).

Melalui nota kesepahaman tersebut, Kemenkes akan menempatkan dokter spesialis di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai amanat dari Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.

Baca: 10 Kota Paling Toleran di Indonesia - Wahyu Waluyo Subarni Optimis Tahun Depan Manado Peringkat Satu

Pada kesempatan tersebut, drg Usman mengatakan, sebenarnya masih ada kekurangan dokter spesialis.

"Nah Implementasi dari WDKS tahap 1 merupakan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis obgin, spesialis anak, dan spesialis anastesi," ujarnya.

Palandung menjelaskan, adanya MoU tersebut, berarti penyediaan tenaga dokter spesialis di rumah sakit menjadi tanggung jawab bersama dan Pemda bertanggung jawab memberikan tambahan insentif.

"Insentifnya diatur sesuai kemampuan daerah, sementara pemerintah pusat bertanggungjawab untuk menyediakan tenaga dokter spesialis," ujar John Palandung Wabup Kepulauan Sitaro.

Ia menambahkan, nota kesepahaman ini terkait dengan usulan 360 rumah sakit daerah sekitar Indonesia.

Baca: Manado Masih Kota Paling Toleran

"Tapi syaratnya kerjasama pemerintah pusat dan daerah antara lain kesediaan Pemda harus memenuhi hak dokter spesialis untuk mendapatkan SIP disertai pemberian fasilitas rumah dan tambahan insentif sesuai kemampuan daerah diluar dari gaji antara Rp 20 - Rp 30 juta dari Kemenkes," jelas dia.

Sedangkan kewajiban dokter bersangkutan tidak boleh bekerja lebih dari satu rumah sakit. Hal ini dimaksudkan agar dokter spesialis dapat memberikan pelayanan maksimal di rumah sakit mereka ditempatkan.

Ia juga mengatakan, ketersediaan dokter spesialis di daerah merupakan bagian dari upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Republik Indonesia, melalui wajib kerja dokter spesialis sebagai bentuk pengabdian kepada negara guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Baca: Ruhut Sebut 2019 Ganti Presiden adalah Mimpi, Ferdinand: Masyarakat Tidak Boleh Dilarang Bermimpi

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 12 Januari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, diimplementasikan dengan PP nomor 4 tahun 2017 tentang wajib kerja dokter spesialis yang sudah mulai dilakukan pada tahap 1 melalui SK Menkes nomor HK 01.07/Menkes/08/2017 tentang peserta WDKS. (Amg)

Penulis: Alpen_Martinus
Editor: Indry Panigoro
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved