Berita Nasional

Peneliti ICW Tagih Komitmen Negara Usut Dugaan Korupsi Soeharto

Emerson Yuntho mengatakan, negara belum tuntas dalam menyelesaikan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden RI, Soeharto.

Peneliti ICW Tagih Komitmen Negara Usut Dugaan Korupsi Soeharto
(sumber: Antara)
Emerson Yuntho. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Emerson Yuntho mengatakan, negara belum tuntas dalam menyelesaikan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden RI, Soeharto.

Ia menilai penuntasan dugaan korupsi yang melibatkan Soeharto merupakan mandat Reformasi.

"Agenda Reformasi sebagaimana yang dimuat dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 yang bicara soal penyelenggaraan negara bebas korupsi. Nah bagi kami, upaya penuntasan kasus Soeharto ini salah satu bentuk menjalankan amanat Reformasi yang belum tuntas," kata Emerson dalam diskusi bertajuk "Jangan Lupakan Korupsi Soeharto" di kantor ICW, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Baca: Demi Sekolah, Para Siswa di Polewali Bertaruh Nyawa Menyeberangi Sungai

Emerson mengatakan, baik ICW maupun koalisi masyarakat sipil selalu mengingatkan setiap rezim pemerintahan untuk menuntaskan dugaan korupsi Soeharto tersebut. Ia menyoroti beberapa persoalan terkait hal tersebut.

"Karena ada beberapa hal yang sebenarnya belum diselesaikan oleh institusi penegak hukum, khususnya oleh Kejaksaan. Di tahun 2006 kan menarik, ketika ada proses mendorong ini tiba-tiba kasus Soeharto dihentikan Kejaksaan," ungkapnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti janji Kejaksaan Agung untuk melakukan gugatan perdata terhadap 7 yayasan milik Soeharto. Namun, lanjut dia, saat ini baru satu yayasan yang ditindaklanjuti Kejaksaan Agung, yaitu Supersemar.

Baca: Daftar 10 Akun Paling Banyak Dibicarakan di Twitter Indonesia

Pada Rabu (21/11/2018) lalu, Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) Kejaksaan Agung (Kejagung) Isran Yogi Hasibuan menuturkan, eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengejar seluruh aset Yayasan Supersemar hingga terkumpul uang senilai Rp 4,4 triliun sebagai ganti kerugian negara.

"Nah 7 yayasan itu baru Supersemar saja yang diproses, sampai saat ini belum ada langkah-langkah nyata dari teman-teman jaksa menggugat enam yayasan milik Soeharto yang lain," papar Emerson.

Enam yayasan yang dimaksud Emerson adalah, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila.

Kemudian, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

Halaman
12
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved