Lanjutan Sidang Dugaan Korupsi Dana Jumbara BP2KB Bolmong, Hakim Banar Tegur Terdakwa Asna Damopolii

Hakim Banar menegur terdakwa Asna Damopolii dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Manado, Rabu (5/12).

Lanjutan Sidang Dugaan Korupsi Dana Jumbara BP2KB Bolmong, Hakim Banar Tegur Terdakwa Asna Damopolii
Istimewa
sidang dugaan korupsi dana kegiatan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Bolaang Mongondow tahun 2014 di Pengadilan Tipikor Manado, Rabu (5/12/2018) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar, tiba-tiba memotong jalannya sidang dugaan korupsi dana kegiatan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun 2014.

Banar menegur terdakwa Asna Damopolii dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Manado, Rabu (5/12).

"Terdakwa tolong dengarkan. Bagaimana anda menanggapi kalau tidak mendengarkan keterangan saksi," kata Banar.

Terdakwa tampak kaget dan langsung memerhatikan kembali keterangan para saksi.

JPU menanyakan sejumlah pertanyaan kepada para saksi yang hadir di depan persidangan saat itu. Namun terdakwa Asna hanya fokus berdiskusi dengan penasehat hukumnya. Dalam sidang itu, JPU menghadirkan tujuh orang saksi.

Dalam dakwaan JPU sebelumnya, terdakwa Asna dituding telah melakukan penyimpangan atas uang negara yang keluar melalui APBD, terkait pelaksanaan kegiatan Jumbara di BP2KB Bolmong.

Baca: Dinas Capil Boltim Jemput Bola di Kegiatan Jumbara, Rusmin Sebut 120 KTP-el Direkam

Baca: Eks Kepala BP2KB Bolmong Diadili Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Jumbara 2014

Saat itu terdakwa berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas dana kegiatan berbanderol Rp 733 juta lebih, yang kegiatannya direncanakan tanggal 26 Maret hingga 28 Maret 2014 di lapangan Desa Motabang.

Namun kenyataannya kegiatan hanya digelar sampai tanggal 27 Oktober 2018 dan tidak di lokasi yang sesuai perencanaan.

Badan Pemeriksa Keuangan RI lalu mendapati ada kejanggalan dan dalam laporan hasil pemeriksaannya tanggal 14 Juni 2017, BPK RI menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah merugikan negara sebesar Rp 342 juta lebih.

Berdasarkan temuan BPK itu, Kejaksaan Negeri Kotamobagu langsung menelusuri lebih lanjut dan menemukan sejumlah unsur pelanggaran yang dilakukan terdakwa dalam proses kegiatan.

Terdakwa terjerat pidana dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

JPU juga menerangkan dalam dakwaannya bahwa terdakwa telah mengembalikan uang ratusan juta yang menjadi temuan kerugian negara.

Namun menurut JPU itu bukan kelalaian administrasi, sehingga pengembalian tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar menghapus pertanggungjawaban pidana. (fin)

Penulis: Finneke_Wolajan
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved