FSP BUMN Strategis Tolak PMA 100 Persen di 4 Sektor Industri Strategis

Ketua Umum (FSP BUMN Strategis) Wisnu Adi Wuryanto menegaskan, liberalisasi sektor industri strategis harus dipertimbangkan matang.

FSP BUMN Strategis Tolak PMA 100 Persen di 4 Sektor Industri Strategis
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Wisnu Adi Wuryanto (kiri). (suarakarya.co.id)
Istimewa 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSP BUMN Strategis) Wisnu Adi Wuryanto menegaskan, liberalisasi sektor industri strategis harus dipertimbangkan matang.

Jangan sampai melanggar UUD 1945.

Demikian, antara lain, isi pernyataan sikap FSP BUMN Strategis yang dikirimkan kepada suarakarya.co.id, di Jakarta, Rabu (4/12/2018).

Dalam pernyataan yang ditandatangi Wisnu Adhi Wuryanto dan Hadi Karya TH, selaku ketua umum dan sekjen, FSP BUMN Strategis menyatakan, rencana pemerintah merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari daftar DNI, salah satunya sektor Telekomunikasi dan Informasi (TI), Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kesehatan, dan Pariwisata perlu sungguh dicermati.

Apalagi, hal-hal yang terkait dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

Menurut Wisnu, kebijakan Pemerintah di bidang investasi pada 4 sektor, khususnya TI dan ESDM saat ini sudah sangat liberal.

“Hendaknya tidak perlu ditambah lagi. Justru mestinya dikurangi agar kedaulatan bangsa terjaga. Dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67 persen di sektor TI dan 49 persen di sektor energi seperti yang berlaku saat ini sudah sangat terbuka,” katanya.

Semestinya justru harus dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri.

“Kita harus ingat bahwa telekomunikasi dan energi adalah cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak,” katanya.

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan, serta UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, secara substantif mengamanahkan kepada pemerintah keharusan memegang kendali atas arah perkembangan dan kepemilikan telekomunikasi dan energi guna memastikan sumber daya yang terbatas itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Halaman
123
Editor: Ireine V Tompunu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved