Pemkab Bolsel Akan Revisi Perda Pemilihan Sangadi, Calon Tak Harus Berdomisili di Desa Tersebut

Pemkab Bolsel akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian sangadi (kepala desa)

Pemkab Bolsel Akan Revisi Perda Pemilihan Sangadi, Calon Tak Harus Berdomisili di Desa Tersebut
Tribun manado / ferdinand ranti
Proses pemilihan sangadi di Bolsel beberapa waktu lalu 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MOLIBAGU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian sangadi (kepala desa).

Hal tersebut dilakukan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat domisili calon Sangadi tidak harus lagi dari daerah atau desa setempat, Minggu (2/12).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Bolsel Kadek Wijayanto, bahwa langkah tersebut dilakukan karena Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

"Jadi tahun depan Perda desa akan direvisi, disesuaikan dengan putusan MK yang baru. Kendati begitu, meski belum direvisi karena ketentuan UU sudah berlaku maka Perda kita terkait ketentuan domisili batal demi hukum," jelasnya.

Baca: Kepala Dinas Pendidikan Bolsel Rikson Paputungan Dukung Program Jaksa Masuk Sekolah

Perubahan syarat dan ketentuan domisili tercantum pada pasal 33 huruf g undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa digugat oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Setelah berproses di MK, akhirnya gugatan tersebut dikabulkan. Maka putusan MK menetapkan seorang calon kepala desa tidak harus berdomisili di desa itu," jelasnya.

Setelah diberlakukannya ketentuan tersebut maka selanjutnya pada pelaksanaan pemilihan sangadi tidak harus berdomisili di desa itu.

Kata Kadek, yang terutama itu calon Sangadi mampu menunjukan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang sah dan berlaku.

"Yang penting dia itu Warga Negara Indonesia (WNI) bisa mencalonkan diri dalam pemilihan sangadi," tandasnya. (lix)

Penulis: Felix Tendeken
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved