Polemik PT KKP dan Puluhan Karyawannya Lanjut ke Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Ia menanggapi polemik yang menimpa PT KKP dan eks karyawannya yang dipertemukan dan difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel.

Polemik PT KKP dan Puluhan Karyawannya Lanjut ke Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
TRIBUNMANADO/FELIX TENDEKEN
Kadis DPMPTSPT Bolsel Agus Mooduto 

Polemik PT KKP dan Puluhan Karyawannya Lanjut ke Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Liputan Wartawan Tribun Manado, Felix Tendeken

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSPTKT) Bolsel, Agus Mooduto, memastikan belum ada surat tindak lanjut hasil pertemuan antara PT Kawanua Kahuripan Pantera (KKP) dan 75 orang eks karyawannya.

"Kita belum menerima surat hitam diatas putih untuk tindak lanjutnya," ucap Agus, Rabu (28/11) di sela-sela aktivitas kerjannya.

Ia menanggapi polemik yang menimpa PT KKP dan eks karyawannya yang dipertemukan dan difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel untuk dengar pendapat.

Kata dia, karena tidak menemukan titik kesepahaman setelah beberapa kali melakukan pertemuan di DPRD maka akan berlanjut ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI).

"Pengaduan ke dewan harus ada. Berdasarkan surat tertulis itu baru kita tindak lanjuti. Pada intinya kami siap mendampingi," kata dia.

Menurut dia LPHI berkewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang tak kunjung menemukan solusi.

Dimana eks karyawan meminta PT KKP membayar dua kali pesangon setelah di PHK namun perusahan bersih keras dan menolak.

"Mereka akan memeriksa sesuai aduan. Mereka (LPPHI) bisa memaksakan untuk mendapatkan keputusan karena mengikat," jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Abdi Van Gobel, belum lama ini mengatakan DPRD tidak punya kewenanganemutuskan siapa yang benar dan salah atau menjustifikasi.

"Karena selama mediasi tidak ada titik temu, maka solusi terakhir dari masalah ini dilanjutkan ke jalur hukum. Rekomendasi ini kita tujukan kepada kedua belah pihak," tukasnya. 

Penulis: Felix Tendeken
Editor: Fernando_Lumowa
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved