KPU Keok Lagi dari Ketum Hanura

Ketua Umum Partai Hanura sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang (OSO)

KPU Keok Lagi dari Ketum Hanura
Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo santap malam bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Senin malam 23 Juli 2018. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang (OSO) kembali menang dalam perlawanan secara hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pelarangan pengurus parpol menjadi calon anggota DPD RI atau senator.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada Rabu (14/11), dalam putusannya menyatakan mengabulkan permohonan gugatan OSO. "Mengadili, mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya," kata ketua majelis Edi Sapta Surheza.

Majelis dalam putusannya menyatakan membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018.

Selain itu, majelis juga memerintahkan KPU selaku Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tersebut.

 "Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang baru yang mencantumkan nama Penggugat sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019," ujarnya.

Oesman Sapta Odang, selaku Penggugat, diwakili oleh tim kuasa. Edi Septa Surhaza bertindak sebagai hakim ketua, Susilowati Siahaan, hakim anggota I, dan Andi Muh Ali Rahman, hakim anggota II. "Iya menang tadi siang putusan. Keputusan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya," ujar Gugum, penasihat hukum OSO.

Menurut Gugum, dengan adanya perintah dari PTUN tersebut, maka KPU selaku penyelenggara pemilu harus menerbitkan Surat Keputusan tentang Daftar calon Tetap (DCT) Anggota DPD yang baru, dengan memasukkan nama OSO. Hal itu dikarenakan nama OSO tidak ada dalam SK KPU tentang DCT Anggota DPD RI Pemilu 2019. "Kami menunggu salinan. Besok, baru ke KPU," tambahnya.

Hal senada disampaikanoleh kuasa hukum OSO lainnya, Yusril Ihza Mahendra. "Gugatan kabul seluruhnya, SK DCT KPU dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut," kata Yusril.

Sebelum PTUN Jakarta mengabulkan gugatan ini, pada 25 Oktober 2018, Mahkamah Agung (MA) lebih dulu mengabulkan gugatan uji materi atau judicial review terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD RI. Uji materi tersebut yang diajukan oleh OSO.

Pengajuan itu merupakan imbas dicoretnya nama OSO dari daftar caleg DPD oleh KPU. Keputusan KPU itu diambil berdasarkan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin (23/7/2018), yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD atau senator.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved