Paripurna DPD RI, Liow Cs Tegaskan Penolakan Wacana Negara Atur Sekolah Minggu dan Katekisasi

Ir Stefanus BAN Liow mewakili tiga senator Sulut lainnya, Ir Marhany Pua, Benny Rhamdani dan Fabian Sarundajang menyampaikan hasil kunker ke Sulut.

Paripurna DPD RI, Liow Cs Tegaskan Penolakan Wacana Negara Atur Sekolah Minggu dan Katekisasi
Istimewa
Ir Stefanus BAN Liow menyampaikan hasil kunker dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/11/2018). 

Laporan wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - DPD RI menggelar sidang paripurna penyampaiah hasil kunjungan kerja penyerapan aspirasi seluruh anggota DPD RI di Gedung Nusantara V, Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Letjen (Purn) Nono Sampono dan Prof. Hj Darmayanti Lubis, senator asal Sulawesi turut menyampaikan hasil penyerapan aspirasi yang berlangsung 19 Oktober-11 November 2018.

Ir Stefanus BAN Liow mewakili tiga senator Sulut lainnya, Ir Marhany Pua, Benny Rhamdani dan Fabian Sarundajang menyampaikan hasil kunker ke Sulut.

Ada sejumlah hal yang disampaikan Liow. Pertama, menolak pemerintah mengatur pendidikan sekolah minggu dan katekisasi sebagaimana dalam RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama.

Dua senator Sulawesi Utara, Stefanus BAN Liow dan Marhany V. Pua
Dua senator Sulawesi Utara, Stefanus BAN Liow dan Marhany V. Pua (Istimewa)

"Khususnya Pasal 69 dan 70. Pemasukan, pengaturan tersebut adalah suatu kecenderungan membirokrasikan pelayanan anak, remaja dan katekisasi yang sudah lama dilakukan kelembagaan gereja," kata Liow dalam rilis ke Tribun.

Kedua, meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sistem seleksi CPNS Tahun 2018. Format CPNS Tahun 2018 harus semuanya terisi karena sangat dibutuhkan daerah.

Baca: Satu-satunya Petahana Calon DPD RI, Dapat Nomor Urut 39, Begini Tanggapan Stefanus Liow

"Diusulkan agar standard kelulusan disesuaikan dengan kualitas pendidikan dan kemampuan daerah masing-masing," ujarnya.

Di samping itu, sebelum seleksi maka pemerintah/pemerintah daerah bahkan PTN/PTS alangkah baiknya melaksanakan matrikulasi/pembekalan khusus bagi peserta seleksi CPNS.

Ketiga, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)adalah program strategis sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah untuk pelayanan kesehatan masyarakat, namun dalam implimentasinya masih banyak temui permasalahan mendasar.

Stefanus Liow menyampaikan hasil reses ke Wakil Ketua DPD RI, Prof. Hj Darmayanti Lubis
Stefanus Liow menyampaikan hasil reses ke Wakil Ketua DPD RI, Prof. Hj Darmayanti Lubis (Istimewa)

"BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara belum membayar klaim utang kepada rumah sakit. Bagi RS pemerintah/pemda dalam 3-4 masih dapat mengatasi tetapi RS swasta dapat menjadi masalah karena berdampak pada operasional dan pelayanan secara keseluruhan," ujar LIow.

Untuk mengatasi belum dibayarkan klaim utang BPJS Kesehatan, maka beberapa RS Swasta terpaksa meminjam uang kepada pihak ketiga dengan konsekwensi bunga.

Baca: Membanggakan, Stefanus Liow-Miky Wenur Diwisuda dalam Dies Natalis ke-63 Unima

Pihak RS berharap peminjaman dilakukan oleh BPJS Kesehatan tetapitidak dapat melakukan hal itu karena terbentur regulasi. Sehingga untuk mencegah dan mengatasi masalah ini perlu segera merubah sistim.
Keempat, perlu didorong sekaligus diusulkan adanya revisi UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan karena dianggap membatasi ruang gerak pemuda untuk mengaktualisasi diri.

"Terakhir, kami minta perhatian pemerintah untuk memperhatikan anjloknya harga kopra, cengkih dan pala sebagai komoditas unggulan Sulut," kata mantan Ketua Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM ini.

Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Fernando_Lumowa
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved