Yusril Takut 'Digergaji' Prabowo: Pilpres 2019 hanya Untungkan Gerindra

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku pernah menyampaikan kepada capres-cawapres.

Yusril Takut 'Digergaji' Prabowo: Pilpres 2019 hanya Untungkan Gerindra
Tribunnews/JEPRIMA
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. 

"Saya sengaja menulis ini menanggapi apa yang ditulis oleh saudara Habiburrokhman, supaya masyarakat tahu latar belakang mengapa saya pribadi berpendapat koalisi yang ingin dibangun dibawah pimpinan Partai Gerindra itu tidak jelas format dan arahnya," tegas Yusril.

Koordinator juru bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mempertanyakan Yusril Ihza Mahendra soal draf aliansi dari ulama yang mana tak pernah direspons oleh Prabowo.

Dahnil Simanjuntak menjelaskan, Ijtima Ulama yang menyatakan mendukung pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Dahnil, Prabowo pun menyejutui dan menandatangai pakta integritas yang diajukan oleh Ijtima Ulama. "Ijtima Ulama mendaulat Pak Prabowo sebagai calon presiden dan beliau menandatangani dan setuju semua draft yang diajukan, termasuk untuk melindungi semua warga negara Indonesia untuk hidup saling merawat toleransi," ujar Dahnil.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kampanye Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani mengaku tidak pernah membaca draf format koalisi yang diserahkan oleh Munarman kepada Prabowo.

"Saya enggak pernah baca ya. Saya enggak pernah dengar ada draf itu dari Pak Yusril atau dari PBB," kata Muzani.

Muzani mengatakan pembicaraan koalisi dengan pengurus partai koalisi, yakni Demokrat, PKS, PAN, sejauh ini berjalan lancar dan tidak ada masalah.

Begitu juga hubungan dengan Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum PBB. Malah menurut Muzani, pihaknya tidak pernah dihubungi oleh Yusril.

"Yang ada saya dari dulu sama Pak Yusril tidak pernah dihubungi. Kami sudah mencoba. Ya kami menghormati lah keputusan Pak Yusril. Beliau sudah memutuskan untuk berpihak ke sana (Jokowi). Jadi tidak ada yang perlu dijelaskan," katanya.

Muzani mengatakan pihaknya menghormati keputusan Yusril yang kemudian bergabung ke kubu Jokowi. Pihaknya sadar tidak bisa memberikan banyak tawaran ke PBB karena memiliki keterbatasan.

"Tapi sekali lagi persoalan ini buat saya sudah selesai ketika Pak Yusril sudah memutuskan ke sana. Tidak perlu ada lagi yang harus dijelaskan panjang lebar," pungkasnya. (Tribun Network/fik/mal/wly)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved