Gubernur Jambi Dituntut 8 Tahun Penjara: Begini Hak Politik Zumi

Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Jambi Dituntut 8 Tahun Penjara: Begini Hak Politik Zumi
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Terdakwa Zumi Zola menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (8/11/2018) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi Rp 44 miliar dan mobil Alphard serta penyuapan Rp 16,4 miliar ke 53 DPRD Provinsi Jambi selama menjabat gubernur. Tuntutan tersebut dibacakan tim jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11).

Selain pidana 8 tahun penjara, Zumi juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta dicabut hak politiknya selama lima tahun setelah menjalani hukuman.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," kata anggota tim jaksa KPK, Islandar Marwanto.

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Zumi Zola selaku gubernur bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menciderai amanat rakyat.

"Hal-hal meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa telah kooperatif dan terus terang. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan," ujar jaksa.

Menurut jaksa, Zumi menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 44 miliar. Penerimaan gratifikasi berupa 177.000 Dollar Amerika Serikat dan 100.000 Dollar Singapura. Selain itu, Zumi juga menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Alphard.

Jaksa menyebutkan, Zumi juga menerima uang melalui orang dekatnya, Apif Firmansyah, sebesar Rp 34,6 miliar.
Kemudian, melalui Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi sebesar Rp 2,7 miliar, uang 147.300 Dollar AS, dan 1 unit Toyota Alphard.

Gubernur nonaktif Zumi Zola memberikan keterangan pers
Gubernur nonaktif Zumi Zola memberikan keterangan pers (kompas.com)

Menurut jaksa, Zumi menerima uang dari Arfan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar Rp 3 miliar dan 30.000 Dollar AS serta 100.000 Dollar Singapura.

Zumi juga disebutkan menggunakan hasil gratifikasi itu untuk membiayai keperluan pribadi, ke adiknya, Zumi Laza, yang maju sebagai Wali Kota Jambi, serta mengalir ke istri dan ibu Zumi Zola.

Menurut jaksa, Zumi melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved