Gedung Rebalitasi Bagi Pecandu Narkoba di Tampusu Belum Terpakai dan Tak Terurus

Gedung Rehabilitasi IPWL Direktorat RSKP Napza Kemensos yang berlokasi di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken,, tampak tidak terurus

Gedung Rebalitasi Bagi Pecandu Narkoba di Tampusu Belum Terpakai dan Tak Terurus
Tribun manado / ferdinand ranti
Gedung Rehabilitasi IPWL Direktorat RSKP Napza Kemensos yang berlokasi di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Provinsi Sulawesi Utara, 

TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO - Gedung Rehabilitasi IPWL Direktorat RSKP Napza Kemensos yang berlokasi di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Provinsi Sulawesi Utara, tampak tidak terurus.

Sejak diresmikan oleh mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 3 Februari 2017 silam, Gedung Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), belum dirasakan untuk merawat korban penyalahgunaan napza atau belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Pantauan Tribunmanado.co.id Senin (5/11/2018), gedung megah tersebut terkunci kedua pintu digembok dan tidak adanya penjagaan dari petugas. Rerumputan menghiasi gerbang pintu masuk dan keluar gedung tersebut.

Diketahui anggaran pembangunan maupun fasilitas penunjang untuk dioperasikan menampung pasien sudah sangat layak, tapi entah apa yang menjadi faktor kendala.

Informasi yang berhasil dirangkum, pekerjaan proyek pembangunan gedung IPWL anggarannya hasil bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Kucuran anggaran dan pembangunan berlangsung 2 tahap.

Baca: Hingga Oktober 2018, Polresta Manado Sudah Tangani 18 Kasus Narkoba

Baca: W/KI GMIM Rayon Bitung Gelar Penyuluhan Bahaya Trafficking dan Napza

“Gedung rehabilitasi megah ini tak terurus dan fasilitas di tampusu lebih dari mewah tapi tidak berpenghuni,” papar seorang ibu bernama Maritje yang merupakan warga setempat sempat lewat, di lokasi tersebut.

"Menjadi pertanyaan, pasien korban penyalahgunaan Napza jumlahnya kian tahun bertambah, pihak terkait serius mengelola aset yang manfaatnya begitu dirasakan oleh banyak pasien, apalagi pemerintah pusat lewat Kemensos sudah mengeluarkan dana bantuan yang nominalnya cukup besar menggunakan APBN," katanya.

IPWL adalah Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sementara, Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, orangtua, wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Satu diantara warga juga, yakni Marten menyayangkan pemerintah tidak memerhatikan dan peduli atas gedung tersebut.

"Sayang kan sudah dibangun besar-besar tapi tidak ada yang rawat, setiap saya lewat disini, pintu selalu di gembok," katanya.(fer)

Penulis: Ferdinand_Ranti
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved