MA Kabulkan Gugatan Oesman Sapta, KPU Akan Konsultasi dengan MK Sampai DPR

Selain berencana konsultasi ke MK, tak menutup kemungkinan KPU juga akan berkonsultasi ke sejumlah ahli hukum tata negara.

MA Kabulkan Gugatan Oesman Sapta, KPU Akan Konsultasi dengan MK Sampai DPR
KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid ketika ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (26/4/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) berencana untuk berkonsultasi dengan sejumlah pihak terkait dikabulkannya uji materi Mahkamah Agung (MA) tentang larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang sebelumnya diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Konsultasi tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, lantaran sebelum putusan MA muncul, MK lebih dulu mengeluarkan putusan yang menyatakan pengurus partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

"Kami akan minta masukan dari berbagai pihak. Termasuk konsul ke MK soal bagaimana ada dua putusan hukum yang beda atas satu persoalan yang sama. Maka ini harus kami gali pendapat berbagai pihak," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).

Selain berencana konsultasi ke MK, tak menutup kemungkinan KPU juga akan berkonsultasi ke sejumlah ahli hukum tata negara.

Hal itu, kata Pramono, sebelumnya juga pernah dilakukan oleh KPU. Meminta masukan dari pihak lain dinilai penting supaya KPU tidak melakukan kesalahan dalam mengambil langkah.

"Sebagaimana yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kami minta masukan, pendapat dari mereka agar KPU dalam melakukan tindakan tidak disebut tidak melaksanakan putusan lembaga peradilan," ujar Pramono.

Nantinya, KPU juga akan menyampaikan putusan MA tersebut ke DPR dan pemerintah. Sebab, dikabulkannya uji materi MA berpotensi membatalkan PKPU tentang larangan pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD, yang sebelumnya digodog oleh KPU bersama DPR dan pemerintah.

Namun demikian, sebelum berkonsultasi ke seluruh pihak, KPU lebih dulu harus membaca dan mencermati salinan putusan MA.

Hingga saat ini, MA belum juga mengirimkan salinan putusan tersebut ke KPU.

"PKPU kita yang dibatalkan itu kan hasil konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Maka kita juga harus (sampaikan) bagaimana menindaklanjuti ini," kata Pramono.

Halaman
12
Editor: Rine Araro
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved