Wabub Sitaro: Peraturan Kampung Demi Terciptanya Kampung yang Berkualitas

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melaksanakan sosialisasi penyusunan peraturan kampung

Wabub Sitaro: Peraturan Kampung Demi Terciptanya Kampung yang Berkualitas
Istimewa
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melaksanakan sosialisasi penyusunan peraturan kampung, di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selasa (30/10/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, SIAU - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melaksanakan sosialisasi penyusunan peraturan kampung, di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selasa (30/10/2018).

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro Jhon Palandung mengatakan, sosialisasi penyusunan peraturan kampung, dengan tujuan demi terciptanya peraturan kampung yang berkeadilan, berkulitas demi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance).

"Saya percaya, dengan adanya peraturan kampung yang baik, dinamika pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan di kampung pun akan semakin baik," terang Palandung.

Terlebih, kata dia pemerintah kampung merupakan motor sekaligus ujung tombak pemerintahan dan pembangunan di negeri ini.

Baca: Kampung Pinisi, Kampung Warna-warni yang Jadi Spot Wisata Baru di Balikpapan

"Peraturan kampung yang dilaksanakan saat ini sangatlah penting, dikarenakan peraturan kampung yang nantinya disusun oleh perangkat kampung bersama MTK harus harmonis dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi," tambahnya.

Harus diakui, bahwa sebagaimana peraturan mentri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, ditegaskan bahwa desa dapat secara partisipatif menyusun peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan kepala desa.

"Tentu, dalam penyusunan peraturan desa tidak diperkenankan bertentangan dengan kepentingan umum, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," tambah Wabub.

Baca: Bupati Sitaro Imbau Generasi Muda Hindari Miras

Baca: Tim Saber Pungli Sitaro Terus Sosialisasi Anti Pungli

Hal ini juga ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2015 tentang keikutsertaan perancang peraturan perundang-undanganan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya.

"Sebagaimana yang diharapkan dalam sosialisasi ini diharapkan akan tercipta pemahaman bersama mengenai batasan-batasan kewenangan yang dimiliki kapitalau bersama MTP dalam menyusun peraturan kampung," kuncinya. (Oly)

Penulis: Jhonly Kaletuang
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved