Ramai Petisi Tolak RUU Atur Sekolah Minggu: Sudah 97.853 Orang Tanda Tangan Petisi

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan yang ikut mengatur Sekolah Minggu terus menuai protes.

Ramai Petisi Tolak RUU Atur Sekolah Minggu: Sudah 97.853 Orang Tanda Tangan Petisi
Logo PGI 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan yang ikut mengatur Sekolah Minggu terus menuai protes.

Puluhan ribu orang menandatangani petisi online memprotes rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukkan aturan soal Sekolah Minggu ke dalam RUU.

Petisi online tentang penolakan pengaturan Sekolah Minggu itu dibuat oleh akun @Jusnick Anamofa di change.org. Hingga Jumat (26/10/2018) pukul 20.55 Wita, petisi itu telah ditandatangani 97.853 orang. Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR dan Presiden Joko Widodo.

Dalam keterangannnya, @Jusnick menulis 'Negara Tidak Perlu Mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi'.
Menurutnya, pengaturan oleh negara terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata cara beragama, mestinya ada dalam kepentingan menjamin hak beragama dan menjalankan agama tiap warga negara.

"Tetapi ada kepengaturan negara lewat regulasi yang menjadi "pedang" bagi kelompok-kelompok tertentu untuk membatasi hak beragama dan menjalankan agama sesama warga negara," demikian keterangan dalam petisi online itu.

Dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, pengaturan sekolah minggu itu tampak pada upaya pengusulan agar pendidikan nonformal agama-agama diatur dalam UU.

Dalam Pasal 69 ayat (1) RUU itu disebutkan bahwa Sekolah Minggu dan Katekisasi termasuk jalur pendidikan non-formal agama Kristen. Pasal 69 ayat (3) menyebutkan bahwa jumlah peserta didik pendidikan non-formal agama Kristen itu paling sedikit 15 orang, dan dalam Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan sekolah minggu harus mendapat izin dari pemerintah Kabupaten/Kota.

RUU Lembaga Pendidikan dan Pesantren ini, menurut laman DPR.go.id, diusulkan oleh Komisi VIII DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Kata Jusnick, petisi itu menolak pengaturan pendidikan nonformal agama Kristen dalam suatu Undang-Undang, karena berpotensi menjadi pedang bagi kelompok tertentu menghalangi, membubarkan, mempersekusi dengan kekerasan, proses sekolah minggu yang tidak sesuai persyaratan RUU tersebut.

Sekolah Minggu merupakan kegiatan bersekolah yang diadakan pada hari Minggu. Umumnya kegiatan Sekolah Minggu diadakan di dalam gereja. Guru yang mengajar biasanya terdiri dari orang-orang Kristen awam, yang biasanya telah memeroleh pelatihan atau penataran sebelum bisa menjadi guru Sekolah minggu.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved