Lomban Butuh Peranan Aktif Semua Elemen untuk Cegah Konflik Sosial

Hal itu diungkapkan Wali Kota Bitung Maximiliaan Lomban ketika menghadiri sosialisasi Kejaksaan Negeri Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (25/10/2018).

Lomban Butuh Peranan Aktif Semua Elemen untuk Cegah Konflik Sosial
TRIBUN MANADO/CHINTYA RANTUNG
Suasana di sela sosialisasi peningkatan harmonisasi penegakan hukum guna mengantisipasi konflik sosial di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (25/10/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat diperlukan peran aktif semua elemen.

Mulai dari pemerintah, masyarakat, tokoh pemuda dan FKDM harus menjadi yang terdepan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Bitung Maximiliaan Lomban ketika menghadiri sosialisasi peningkatan harmonisasi penegakan hukum guna mengantisipasi konflik sosial di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (25/10/2018).

"Dua hal yang dapat memicu terjadinya konflik di masyarakat yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi buruk dapat menyebabkan kejahatan terjadi juga situasi politik sekarang khususnya pada masa menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan legislatif (pileg). Selain itu banyaknya berita hoax juga bisa menjadi pemicu konflik sosial," kata dia.

Kegiatan itu dibuka Asisten Kajati Sulut Devy Sudarso, di gedung People Learning Centre.

Dalam sambutannya Asisten Intelejen Kejati Sulut, Devi Sudarso SH CN, perbedaan kelompok sosial, budaya, mayoritas dan minoritas sering menjadi penyebab konflik sehingga kegiatan ini penting dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mengingat kita akan masuki pemilu 2019.

Sementara Agustian Sunaryo, Kasubdit Ideologi pada Kejaksaan Agung RI, mengatakan kejaksaan agung diperintahkan untuk melaksanakan Harmonisasi atau sinergitas bersama penegak hukum.

"Pemerintah telah menerbitkan aturan tentang pembentukan tim Terpadu yang melakukan penanganan konflik sosial, yakni Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2012, UU nomor 2 tahun 2016, serta Permendagri Nomor 42 tahun 2015," sebutnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Forkopimda Kota Bitung, Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, FKDM, Organisasi Pemuda, para siswa dan insan pers.(Tribunmanado.co.id/Chintya Rantung)

Penulis: Chintya Rantung
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved