Oknum ASN Bolmong Kampanyekan Caleg saat Pesta, Bawaslu Minta Pemda Beri Sanksi

Bukan hanya dukungan di medsos, bahkan ada yang berani berkampanye atau menyatakan dukungan di pesta pernikahan atau hajatan lainnya.

Oknum ASN Bolmong Kampanyekan Caleg saat Pesta, Bawaslu Minta Pemda Beri Sanksi
Ist
Komisioner Bawaslu Bolmong 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bawaslu Bolaang Mongondow (Bolmong) meminta pemerintah daerah menindaklanjuti hasil temuan mereka.

Badan pengawas pemilu ini mendapat oknum aparatur sipil negara (ASN) telibat politik praktis.

Ketua Bawaslu Bolmong Pangkerego mengungkapkan, pihaknya sudah memanggil sejumlah ASN.

Pelanggarannya, memberikan dukungan kepada calon anggota legislatif dan capres-cawapres melaui media sosial (medsos).

“Sudah ada beberapa ASN yang dipanggil Bawaslu untuk dimintai keterangan terkait terkait dugaan pelanggaran Pemilu,” kata Pangkerego, Selasa (23/10/2018).

Pihaknya pun melakukan tahapan untuk membuktikan dugaan pelanggaran tersebut, dari mulai kajian hukum hingga pleno.

Hasil pleno tersebut Bawaslu sampaikan kepada instansi, di mana ASN bekerja.

“Sebab itu, kami meminta Pemkab Bolmong untuk menindaklanjuti dan memberikan efek jera kepada ASN yang tidak taat aturan tersebut," ujar Pangkerego.

Dia menambahkan, bukan hanya dukungan di medsos, bahkan ada yang berani berkampanye atau menyatakan dukungan di pesta pernikahan atau hajatan lainnya.

Pangkerego menyarankan agar pemkab mengambil tindakan dengan memberikan sanksi sesuai dengan aturan.

Bila pemerintah daerah tak mengindahkan, Bawaslu akan melaporkannya ke Komite ASN.

Saat ini, kata dia, sudah ada berkas untuk seorang ASN yang tinggal menunggu waktu ntuk diajukan ke KASN.

"Intinya semua harus kami jalankan sesuai aturan perudang-undangan, karena itu sudah menjadi kewajiban kami," kata dia.

Pidana Satu Tahun Penjara
Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bolmong Jerry S Mokoolang menegaskan, kendati mempunyai hak pilih, namun ASN harus netral.

“ASN harus berpegang dan mentaati amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata Jerry. Selasa (23/10/2018)

Selain itu, lanjut dia, ada juga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dia menjelaskan, sudah jelas menyebutkan ASN, anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, dan BPD dilarang berpolitik praktis.

“Sanksinya jelas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp.12 juta," kata Jerry.

Penulis: Maickel_Karundeng
Editor: Edi Sukasah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved