Hearing di DPRD Sangihe, Sopir Angkot Sebut Ada Mafia Berjamaah di SPBU

Dalam hearing dengan wakil rakyat, esekutif, pertamina dan aparat kepolisian sejumlah sopir Angkot mengungkapkan, diduga ada mafia perdagangan BBM

Hearing di DPRD Sangihe, Sopir Angkot Sebut Ada Mafia Berjamaah di SPBU
Istimewa
Haring di DPRD Sangihe 

TRIBUNMANADO.CO.ID, TAHUNA - Antrean panjang yang terus menerus terjadi di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tahuna dalam berapa hari terakhir akhirnya bermuara ke gedung DPRD Sangihe.

Pada Selasa (23/10/2018), ratusan sopir angkot mengadu ke lembaga rakyat.

Menariknya dalam hearing dengan wakil rakyat, esekutif, pertamina dan aparat kepolisian sejumlah sopir Angkot mengungkapkan, diduga ada mafia perdagangan BBM di SPBU Tonggenghoade yang dilakukan secara berjamaah oleh oknum petugas SPBU.

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada pungutan rupiah di tiap liter BBM yang dilakukan petugas SPBU ketika pengisian dilakukan di jeriken," kata salah satu pembicara mewakili sopir dalam hearing tersebut.

"Bahkan penambahan lima ratus rupiah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) setiap liter menjadi pendapatan tambahan petugas SPBU. Bayangkan kalau dalam 10 ton liter BBM petugas sudah mendapatkan sekitar lima juta rupiah dan dibagi untuk sejumlah petugas SPBU, makanya saya katakan ini adalah mafia berjamaah," jelasnya lagi.

Baca: BREAKING NEWS - Jessica Mananohas si Bocah Sangihe yang Dibakar Ibunya Akhirnya Meninggal Dunia

Baca: Jessica Mananohas Meninggal Dunia di RSUP Kandou, Polres Sangihe Cari Cara Beritahu Ibunya

Baca: Selama Berada di Manado, Jessica Mananohas Sudah 3 Kali Jalani Operasi sebelum Meninggal

Baca: Dokter Sebut Jessica Mananohas Adalah Anak yang Tangguh

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Sangihe Fri Jhon Sampakang yang memimpin rapat dengar pendapat, mengatakan, dirinya justru mendapat informasi bahwa setiap jeriken dihargai Rp10 ribu jika diisi oleh petugas.

"Informasi yang saya dapatkan setiap jeriken tersebut ditagih sepuluh ribu rupiah oleh petugas SPBU," ungkap Sampakang.

Olehnya, ratusan sopir angkot meminta aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan tegas sebab sudah jelas ada pelanggaran hukum yang terjadi.

"Ini sudah bisa dikatakan sebagai pembiaran dan kami meminta ketegasan pemerintah untuk menuntaskannya. Demikian dengan aparat kepolisian jangan tinggal diam, harus segera melakukan pengusutan sebab ujung-ujungnya sopir yang susah dan berimbas pada pelayanan kepada masyarakat," ujar sopir angkot tersebut.

Terpisah, sejumlah personel dari pihak kepolisian terus berjaga di kantor DPRD Sangihe, ketika berjalannya dengar pendapat tersebut. (oly)

Penulis: Jhonly Kaletuang
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved