2 Menteri Kabinet Jokowi Dilaporkan Tim Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu Lantaran Acungkan 1 jari

Laporan tersebut, lantaran mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank.

2 Menteri Kabinet Jokowi Dilaporkan Tim Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu Lantaran Acungkan 1 jari
Instagram Christine Lagarde
Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim (kiri), Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kedua kiri), Ketua Panitia IMF-Bank Dunia 2018 Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam penutupan IMF Nusa Dua Bali, Minggu (14/10/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - 2 Menteri Kabinet Jokowi Dilaporkan Tim Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu Lantaran Acungkan 1 jari

Dua menteri kabinet Presiden Jokowi yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Advokat Nusantara.

Laporan tersebut, terkait dengan dugaan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan keduanya, lantaran mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank.

"Di acara penutupan (IMF-World Bank) ada sedikit kejadian, Direktur IMF menunjuk jari awalnya dua, lalu dikoreksi Luhut dan Sri. Dan dengan tegas Sri menegaskan, two is for Prabowo dan one is for Jokowi," kata Kuasa Hukum Advokat Nusantara, M. Taufiqurrahman, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Taufiq mengatakan, dari tindakan Luhut dan Sri Mulyani, patut diduga keduanya melakukan kampanye terselubung.

Untuk itu, Bawaslu sebagai pengawas pemilu perlu melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.

"Jari ini simbol dalam kampanye, makanya perlu diuji sebagai pelanggaran atau tidak. Patut diduga itu sebagai ajakan atau himbauan," ujar Taufiq.

Sementara itu, pelapor yang merupakan seorang warga bernama Dahlan Pido mengatakan, tindakan Luhut dan Sri Mulyani itu melanggar Pasal 282 dan 283 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam aturan tersebut disebutkan, pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Jika terbukti bersalah, pejabat negara dapat dikenai sanksi yang tertuang dalam Pasal 547 Undang-Undang Pemilu, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyaj Rp 36 juta.

Halaman
12
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved